Dalam kajian online LP3ES tentang dinamika elektoral di tengah pandemi kemarin sore (16/6), Drone Emprit mengungkap temuan menarik dibalik naik-turun tingkat elektabilitasAnies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Ketiganya, memang kepala daerah yang menurut sejumlah survei paling moncer elektabilitasnya. Sebelumnya, minggu lalu Indikator Politik Indonesia merilis elektabilitas tiga kepala daerah ini di bulan Mei dibandingkan Februari lalu. Elektabilitas Anies turun, sementara Ganjar dan RK naik.
Menurut analisis big data Drone Emprit periode 9 Mei – 8 Juni terkait penanganan pandemi, hashtags terkait Anies dipenuhi serangan, bukan dukungan. Ini tidak terjadi pada Ganjar dan RK. Mengapa demikian?
Kita tahu, Anies memiliki beban politik elektoral warisan Pilkada DKI 2017: masyarakat yang terbelah. Sistem Pilgub DKI mensyaratkan pemenang mendulang suara lebih dari 50 persen sehingga pemilihan berlangsung dua putaran. Akibatnya, terjadi kontestasi politik yang runcing karena dua pasang calon (Anies-Sandi dan Ahok-Djarot) berhadapan secara “head to head.” Selain itu, Pilgub 2017 juga diwarnai gelombang protes yang tajam terhadap Ahok karena kasus “Al-Maidah”. Anies, adalah proxy dari kekuatan massa anti Ahok. Sebaliknya, massa pendukung Ahok, adalah juga sekaligus pembenci Anies.
Sikap oposisi biner ini berlangsung relatif konsisten, bahkan sekarang ini sentimennya meluas karena dalam banyak isu termasuk dalam penanganan Covid-19, Anies dicitrakan berhadapan dengan Presiden Jokowi. Sebutan “Gubernur Indonesia” oleh pendukung, lalu berbalas sebutan “Gabener” oleh lawan-lawan politiknya, mengkonfirmasi keterbelahan politik yang terjadi.
Situasi ini tidak terjadi dengan Gubernur Ganjar maupun RK yang memenangi Pilgub Jawa Tengah dan Jawa Barat pada tahun 2018. Ganjar, meski terpilih dari proses pemilihan “head to head” melawan Sudirman Said, rekonsiliasi masyarakat di Jawa Tengah cepat terjadi. RK, karena memenangi pemilihan atas empat pasangan calon, sama sekali tidak menghadapi pembelahan politik serius seperti dihadapi Anies.
Lalu, apakah serangan terhadap Anies di media sosial sebagaimana ditunjukkan Drone Emprit menjadi faktor penyebab turunnya elektabilitas? Diduga kuat, iya. Meskipun tak ada faktor tunggal yang mempengaruhi naik-turun elektabilitas, tetapi sentimen negatif media sosial memiliki pengaruh besar terhadap persepsi. Sementara kita tahu, pengukuran elektabilitas selalu didasarkan pada opini publik yang terbentuk, salah satunya karena persepsi.
Founder analisis media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi mengungkap pengaruh Reisa Effect dalam membangun kepercayaan dan sentimen warganet terhadap komunikasi Pemerintah menyiapkan tatanan normal baru atau new normal.
Ia mengatakan, Reisa Broto Asmoro menjadi orang yang banyak dibicarakan di media sosial, khususnya twitter, sejak dua hari tampil mendampingi Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto.
Reisa yang seorang dokter saat ini merupakan Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
“Begitu Reisa menjadi salah satu juru bicara tim komunikasi, saya gunakan (pencarian) Reisa, akun Reisa untuk percakapan, itu langsung naik cukup tinggi, meskipun secara volume nggak besar-besar amat tapi lumayan tinggi untuk penyebutan Reisa,” ujar Ismail saat menjadi narasumber di Paparan virtual Hasil Big Data LP3ES tentang kebijakan New Normal, Selasa (9/6).
Ia menerangkan, bahkan sentimen warganet sangat positif mencapai 78 persen dan sentimen negatif enam persen. Ia menjelaskan, enam persen sentimen negatif itu juga tidak terklaster dalam kelompok pro pemerintah maupun oposisi.
“Dari publik, kebanyakan kalanagan umum, negatifnya kecil, (komentar) kok ngeselin ya bacanya, yang terjadi kemudian foto-foto Reisa sangat aktif dishare seolah menyihir, publik disihir,” ungkap Ismail.
Karena itu, ia menilai sentimen positif ini bisa dimanfaatkan Pemerintah sebagai strategi komunikasi persiapan menuju new normal dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mulai dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ia beralasan, ini bisa dilihat dengan cuitan warganet yang optimistis dengan kehadiran Reisa
“Banyak yang optimis, masyarakat Indonesia bisa lebih teredukasi, lalu optimis gunakan masker akan bagus, ini strategi yang sangat bagus, brilian dan saya liat dalam konteks mengkampanyekan new normal ini akan memberikan efek,” katanya.
Setelah kurang lebih tiga bulan, sejak awal Maret 2020, Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto selalu seorang diri dalam menyampaikan perkembangan data kasus Covid-19 di Tanah Air. Namun, mulai Senin (8/6) kemarin, kini Yuri didampingi Reisa yang merupakan Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, (LP3ES) bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, hadir kembali menyapa publik dan mengundang kawan-kawan akademisi, jurnalis dan aktivis, dalam diskusi mingguan dengan topik yang sangat penting, “Jaminan Kesehatan di Masa New Normal dan Kinerja BPJS”, Jumat (5/6).
Direktur Center for Media and Democracy, LP3ES, Wijayanto menyebut diskusi ini mengangkat topik setidaknya tiga persoalan utama, Pertama, pada masa pendemi saat ini, kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan merupakan isu yang penting bagi warga negara melampaui isu-isu lainnya.
“Satu pelayanan kesehatan yang bisa diakses setiap warga negara merupakan satu kebutuhan yang mendesak dan tak dapat ditunda lagi. Mengingat betapa pentingnya akses kesehatan ini, maka tidak mengherankan jika penelitian LP3ES bekerjasama dengan Drone Emprit menemukan bahwa berita tentang kenaikan tarif premi BPJS kesehatan menjadi peredebatan hangat di kalangan netizen selama 1 bulan terakhir,” kata Wijayanto di Jakarta, Jumat (5/6).
Kedua, lanjut Wijayanto, kaitannya dengan poin sebelumnya, maka sangat penting untuk mendengarkan penjelasan langsung dari pihak yang berkompeten dari BPJS untuk memberikan pencerahan kepada publik dan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Selain penjelasan terkait kenaikan tarif BPJS, apa yang tampaknya penting bagi publik adalah mendengar program BPJS dan langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dalam masa pandemi ini terutama dalam menyongsong masa-masa New Normal ini.
“Ketiga, topik ini penting juga untuk mengupas apa itu sesungguhnya “New Normal” dalam tinjauan akademis dan bagaimana dinamika percakapan publik terkait hal itu di media sosial. Untuk memperkaya cakrawala pandang kita pengalaman dari luar negeri juga kita hadirkan, tidak hanya untuk belajar dari pengalaman keberhasilannya namun juga kekurangan dan kegagalannya untuk kita hindari,” katanya.
Wiyanto mengatakan, elemen perbandingan akan menjadi salah satu titik penting dalam diskusi kali ini. Dalam hal ini, Belanda menjadi tempat untuk belajar bukan hanya karena kedekatan sejarah Indonesia dengan negara itu namun juga karena pertimbangan lainnya, yakni mereka memiliki sistem jaminan kesehatan yang lebih maju namun juga tetap tak lepas dari kesulitan melawan corona.
Adapun pembicara yakni, Didik J Rachbini, merupakan guru besar ekonomi, ekonom senior INDEF dan ketua dewan pengurus LP3ES, adalah anggota DPR yang ikut terlibat dalam proses amandemen konstitusi yang lebih mengakomodir hak asasi ekonomi dan budaya, yang kemudian menjadi dasar bagi lahirnya BPJS.
Direktur Utama BPJS, Fahmi Idris yang merupakan pejabat yang berwenang dan penanggungjawab tertinggi salah satu lembaga paling penting dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan di Indonesia.
Budi Setiyono, dikenal guru besar kebijakan publik dan sekaligus Wakil Rektor I Universitas Diponegoro, Semarang yang memiliki keahlian dalam filosofi dan praksis pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan dalam konteks terwujudnya negara kesejahteraan untuk mewujudkan cita-cita konstitusi.
Direktur Drone Emprit, Ismail Fahmi, pakar analisa big data dan media sosial yang baru-baru ini memaparkan analisanya tentang dinamika percakapan netizen terkait konsep New Normal.
Ward Berenschot, diketahui sebagai guru besar kewarganegaraan dan demokrasi dari Universitas Amsterdam dan memiliki keahlian tentang Indonesia. Dia akan memberikan studi komparasi kebijakan pelayanan kesehatan dan kebijakan di masa New Normal di Indonesia dan Belanda.
Dari rangkuman poin-poin diskusi diantaranya yakni Didik menyebut bahwa jaminan kesehatan adalah amanat konstitusi, namun banyak pemberitaan mereka yang covid tidak dilayani oleh BPJS. Apakah ini benar?
Sedangkan Fahmi Idris menyoroti selama 7 tahun ini diskusi selalu deficit, sukses story lain tertutup. Misalnya bahwa BPJS menurunkan ratio gini hingga 13-14% . BPJS juga menjamin orang tidak jatuh ke kemiskinan. Jadi ada banyak prestasi selain deficit.
Begitu pula tentang kenaikan harga itu hanya kelas I dan II mandiri. Kalau tidak mampu, bisa turun ke kelas III. Dan, pemerintah punya skema khusus untuk pengidap covid, semua dilayani dan gratis.
Budi Setiyono menyebut sistem jaminan sosial saat ini tidak terintegrasi.
“Kita harus memakai konsep welfare state dan menerapkannya secara komprehensiv. Tanpa welfare state, maka kita akan selamanya tambal sulam. Kita harus merujuk pada welfare state ini, pada negara maju yang sudah ada. Kita tidak punya pendekatan sistemik yang terintegrasi tapi tambal sulam. Mengelola entitas tapi jalan sendiri-sendiri,” katanya.
Sedangkan Ward Berenschot menilai ada hubungan antar social security dan efektivitas penanganan covid. Negara-negara yang belanja sosial tinggi ternyata faltening the curve juga cepat. Negara dengan anggaran jaminan sosialnya rendah, penangannya lambat.
Anggaran Indonesia dibandingkan GDP dikomparasikan dengan negara-negara welfare state yang hanya 1/10 nya dalam jaminan sosial.
Mengapa anggaran jaminan sosial ini penting?
“Kalau tunjangan pengangguran sedikit, orang harus keluar kerja dan rentan pada transmisi. Selanjutya, mereka yang di kota akan pulang kampung atau desa dan kesehatan mahal, orang tidak keburu dirawat dan kena virus,” katanya.
“Istri saya yang anggota parlemen Belanda mau mengajukan tes. Tapi dokter bilang anggota parlemen menurut list di sini bukanlah pekerjaan vital. Hanya orang dengan pekerjaan vital yang bisa dapat test. Anggota parlemen tidak termasuk. Jadi memang istri saya harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan test. Ini adalah refleksi bahwa prioritas harus berdasar pada sains,” tambahnya.
Ismail Fahmi menganggap Indonesia adalah yang mendominasi wacana new normal di seluruh dunia. Jaringan Polri banyak berperan melahirkan trending topic.
“Ada upaya untuk mengkampanyekan new normal secara terstruktur dan sistematis. Sayangnya, new Normal yang buru-buru ini jutsru bikin distrust yang tinggi bahwa kita siap melakukan new normal,” katanya.
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyatakan Indonesia berada dalam proses kemunduran demokrasi secara perlahan sejak 2016.
Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto mengatakan, kemunduran demokrasi semakin terjadi pada level serius pascapemilu 2019.
“Kemunduran itu terus berlanjut dalam gradasi yang lebih serius setelah pemilu 2019 yang ditandai dengan konsolidasi oligarki, hilangnya oposisi dan pelemahan KPK,” katanya dalam diskusi virtual bertajuk ‘Kebebasan Akademik dan Demokrasi’, Senin (1/6/2020).
Wijayanto menjelaskan, satu di antara beberapa indikator penting dari kemunduran demokrasi itu adalah semakin tergerusnya kebebasan sipil.
Hal itu tampak sangat jelas dalam upaya pelemahan KPK yang ditandai dengan disahkannya revisi UU KPK pada 17 September 2019.
Pada saat itu, para pihak yang tidak setuju pengesahan revisi UU KPK, terutama para akademisi mengalami teror telepon, penyadapan hingga peretasan WA (WhatsApp).
“Juga kekerasan ratusan mahasiswa yang turun demonstrasi dan penembakan dua mahasiswa hingga meninggal tanpa sanksi tegas,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan aksi teror terbaru yang dialami panitia hingga pembicara diskusi di UGM.
Menurutnya, teror di diskusi UGM memiliki kemiripan dengan teror terhadap aktivis antikorupsi 2019, melibatkan penyadapan dan peretasan gadget dan teror berupa telepon atau pengiriman teks melalui WhatsApp.
“Bedanya jika para mahasiswa UGM Ini mendapat ancaman pembunuhan, akademisi mendapat teror telepon tanpa suara dari nomor luar negeri,” ucapnya.
Wijaganto menegaskan tergerusnya kebebasan akademik belakangan ini merupakan penanda kemunduran demokrasi terburuk yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Indonesia memasuki era reformasi politik pada 1998.
Ia berpandangan teror terhadap dunia akademik akan terus berlanjut seiring dengan tergerusnya kebebasan sipil.
“Teror siber yang mengancam kebebasan akademik ini tampaknya masih akan terus berlanjut di masa yang akan datang seiring dengan semakin tergerusnya kebebasan sipil dan tren kemunduran demokrasi yang telah berlangsung bertahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai belum memberikan andil signifikan terhadap upaya pemulihan ekonomi negara yang remuk dihantam pandemik virus corona baru atau Covid-19. Diskusi daring, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengungkap hal ini.
Dikutip Kanotor Berita Politik RMOL, Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Didik J. Rachbini menyampaikan, BUMN merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar. Namun peranannya tidak begitu nampak.
“BUMN ini satu resources, aset besar. Masa enggak ada peranannya,” ujar dosen ekonomi Universitas Indonesia ini dalam diskusi dating bertajuk “Mobilisasi Kekuatan Sumberdaya BUMN Dimasa Pandemi Covid-19”, Senin (18/5).
Dengan melihat kondisi ekonomi dunia dan juga domestik yang cukup terpuruk karena pandemik virus corona, LP3ES memberikan tujuh rekomendasi untuk BUMN.
Rekomendasi ini bersifat tekhnis dan ditujukan kepada PLN hingga Pertamina. Berikut ini 7 rekomendasi yang disampaikan LP3ES:
Pertama, PLN dalam masa Covid-19 bisa bekerjasama dengan perusahaan telekominikasi untuk membangun jaringan fiber ke seluruh Indonesia.
Kedua, langkah ini bisa diikuti oleh kereta api. Seluruh jalur kereta api jawa bisa dialiri fiber optik untuk pengembangan infrastruktur digital.
Ketiga, Telkomsel menjadi pimpinan pengembangan infrastruktur digital diseluruh Indonesia dengan bekerjasama dengan swasta.
Keempat, melarang BUMN memakai penyertaan modal negara (PMN) atau mengalihkan fungsinya untuk bantuan UMKM, kesehatan dan bantuan sosial apapun.
Kelima, melanjutkan kegiatan ekspor BUMN dan bisa menjadi pelopor ekspor perkebunan, tambang dan lain-lain.
Keenam, Pertamina harus mengembalikan dana publik yang membayar harga bensin sangat mahal dari seharusnya.
Ketujuh, menghidupkan peranan Bulog sebagai institusi penyedia logistik pangan. Diharapkan bisa diperluas dengan bekerjasama dengan retail swasta yang sudah berkembang, guna mengamankan stok pangan.
