Dalam kurun waktu 1968 sampai 2000 minyak dan gas bumi menjadi tumpuan ekonomi Indonesia. Sektor unggulan ini bahkan mampu menyumbang 60% APBN pada masa itu. Sebagai mantan karyawan yang berkarir selama 30 tahun di Pertamina dan 20 tahun sebagai konsultan perminyakan, Yoga Pratama Mulhadiono berbagi pengalaman pengelolaan perminyakan di tanah air kepada mahasiswa magang LP3ES (13/11/20).
Mungkin tidak banyak yang mengenal sosok Ir. Yoga Pratama Mulhadiono, MA (79 tahun) seorang pensiunan Pertamina yang bekerja sejak lulus ITB tahun 1968 di bagian Fieldand Wellside Geologist Pertamina Jakarta. Yoga muda bekerja di Pertamina ketika dipimpin oleh Direktur Utama pertama Pertamina Ibnu Sutowo.
“Pada masa kepemimpinan pak Ibnu Sutowo kedudukan dan pengelolaan Pertamina cukup independen. Di masa itu Pertamina mampu memproduksi 600 ribu barel minyak setiap hari, bahkan lebih, dan angka itu cukup besar karena penggunaan dalam negeri untuk minyak hanya sekitar 300 ribu barel sehingga kita masih bisa surplus dan bisa melakukan ekspor.” Terang Yoga.
Yoga menambahkan pada masa itu Indonesia juga telah konsisten masuk sebagai anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), keanggotaan Indonesia dalam organisasi pengekspor minyak tesebut tidak stabil, beberapa kali keluar masuk, hingga akhirnya keluar tahun 2016. Meski tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk dan proses penyelewengan pengelolaan (terutama keuangan) pada sektor energi namun menurut Yoga kemunduran pengelolaan perminyakan di Indonesia terjadi akibat lemahnya moral politik para pejabat paska kepemimpinan Ibnu Sutowo.
Yoga dengan fasih menceritakan bagaimana kepemimpinan dan kepiawaian Ibnu Sutowo dalam menangkap ide bawahan dan meyakinkan atasan yaitu presiden Soeharto, bagaimana proses penemuan minyak pada masa lampau di Wonocolo oleh Jati Kusumo, Pengelolaan Gas Alam Cair yang membuat Indonesia sebagai negara eksportir terbesar, penanganan insiden kebakaran di sumur bor Jatibarang, bagaimana mentalitas pejabat dan pengalaman lainnya selama hampir 50 tahun berkiprah di perminyakan.
Kepada para mahasiswa, Yoga berpesan untuk pentingnya memiliki moral dan akhlak yang baik dalam membangun karir dalam bidang apapun. Yoga mencontohkan salah satu kebiasaan yang dilakukan dia dan rekan-rekannya ketika menghadapi insiden kebakaran sumur bor di Jatibarang. “Kita dulu memiliki kebiasaan untuk sholat jumat bareng dan kita kumpul berdoa agar kebakaran di Jatibarang bisa dipadamkan, agar diberikan jalan oleh Allah agar sumur itu mati, dan terjadilah keajaiban, sumur itu mati atas kekuasaan Allah”.
Yoga hadir di LP3ES untuk berbagi pengalaman dengan para mahasiswa peserta Program Magang LP3ES Tahun 2020 dalam sesi Friday Course, sebuah sesi berbagi pengalaman dari para intelektual, praktisi dan aktifis jaringan LP3ES yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat. Sesi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan praktis kepada mahasiswa sebelum berkiprah di tengah-tengah masyarakat. ***
Depok, LP3ES– Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) melaksanakan Sekolah Demokrasi Angkatan II secara virtual dengan tema “Survei Politik Dinamika Elektoral dan Demokratisasi”.
Sekolah Demokrasi Angkatan II diikuti oleh 40 peserta dari berbagai latarbelakang seperti anggota DPRD, akademisi, penyelenggara pemilu, peneliti, pengurus parpol, jurnalis, ASN, tokoh masyarakat dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Diskusi kali ini menghadirkan Fajar Nursahid, Direktur Eksekutif LP3ES, selaku pembicara. Sementara itu yang bertindak sebagai moderator adalah Ahmad Jazuli Abdillah, anggota DPRD Provinsi Banten, yang merupakan alumnus Sekolah Demokrasi I.
Survei Politik
Pembahasan diskusi dimulai oleh Fajar dengan menjelaskan ciri demokrasi menurut Robert Dahl, salah satunya adalah adanya informasi alternatif yang merupakan pilar penting dari demokratisasi. Produksi pengetahuan oleh aktor non-Negara harus dijamin dan hal itu merupakan pilar dari sebuah negara demokrasi. Hal tersebut hanya tersedia ketika negara masuk kepada era demokratisasi. Oleh karena itu lembaga survei dan jajak pendapat terlaksana ketika negara memberikan jaminan kebebasan.
Kemudian dalam konteks social research dan survei, Fajar menjelaskan, keduanya mempunyai tendensi sebagai produksi pengetahuan yang didapatkan melalui kinerja saintifik. Survei dikonsepsikan sebagai sebuah proses yang mempunyai knowledge dan basis yang menjadi perantaranya yakni pendekatan ilmiah (scientific approach). Hal tersebut yang menyebabkan survei tidak dapat dilihat sebagai common sense.
Oleh karenanya survei dalam pemilu menjadi sebuah katalisator yang penting untuk menduga seseorang itu mendapat dukungan mayoritas atau tidak. Dengan demikian survei dapat memberikan konfirmasi yang lebih ilmiah. Menurutnya kekuatan survei mempunyai dua hal penting yaitu: generalisasi dan proyeksi.
Lebih lanjut Fajar menjelaskan bahwa survei disamping memiliki banyak kelebihan juga mempunyai kelemahan yang beragam. Kekurangan survei hasilnya tidak mendalam, tidak bisa menjelaskan banyak hal—hanya menjelaskan angka-angka besar dan tidak bisa menjelaskan aspek “mengapa”. Untuk itu survei perlu dilengkapi dengan berbagai macam metode lain. Selain itu Fajar menambahkan bahwa survei juga menjadi salah satu metode yang kuat untuk menduga populasi—generalisasi adalah bagian terpenting.
“Inilah salah satu kelebihan survei, dimana survei bisa memberikan proyeksi, membuat penduga dari basis data yang dipunyai, meskipun masih berupa proyeksi-proyeksi. Namun semua ini harus ada syaratnya yaitu realibilitas dan validitas. Komponen dan instrumen yang dipakai harus bisa mewakili sebuah kenyataa populasi” kata Fajar, (Jumat 21/08/2020).
Oleh karenanya menyusun sebuah intrumen tersebut menjadi sesuatu yang penting. Instrumen harus benar-benar handal dan konsisten. Dengan demikian ada keabsahan dari suatu survei yang dilakukan. Tanpa syarat tersebut hasil yang dihasilkan menjadi batal karena ketidaksesuaian dengan validitas dan reabilitas tersebut.
Fajar menegaskan, lembaga survei harus terbuka, mulai dari metodelogi dan prosedur harus jelas. Selain itu lembaga survei juga harus memiliki hasil survei yang dapat dibandingkan dengan hal yang sebangun. Selanjutnya, Fajar menambahkan bahwa lembaga survei harus mempunyai pendanaan dan spornship yang jelas.
“Bunuh Diri” Pollster
Dalam pemaparannya, Fajar juga sempat menyinggung tentang tragedi “bunuh diri” pollster, yang pada pemilu 2014 terjadi pembelahan dan hasil yang berkebalikan. Hal tersebut menurutnya terlalu gegabah ketika ada lembaga yang melakukan pelacuran politik tersebut. Karena sesungguhnya quick count berkali-kali sudah dapat mengkonfirmasi hasil secara saintifik dan akurat.
Fajar mengatakan bahwa pertumbuhan pollster nyatanya tidak diimbangi dengan sikap moral yang melekatkan sikap intelektualitas. Hal ini menyebabkan adanya distrust di masyarakat. Saat pemilu 2014-2019, lembaga survei justru menjadi bagian dari pemenangan politik saat itu. Akhirnya masyarakat menyepelekan quick count.
Padahal menurut Fajar quick count bukan sekedar adu cepat siapa menang dan siapa yang kalah. Namun, lebih dari itu—juga menjadi bagian dari instrumen pemantauan pemilu dan memastikan terjadinya potensi pelanggaran pemilu. Pada saat ini quick count seperti ini telah hilang dan tercerabut dari praktik intelektualisme dan malah saat ini hanya menjadi alat pemenangan saja.
“Padahal esensi quick count pertama di Filipina yang kita adopsi tahun 1999 di DKI dan NTB, itu adalah hanya lembaga pemantauan, karena data bergerak dari TPS ke daerah-daerah. Itu ada proses delay sehingga ada potensi manipulasi. Nah, quick count itu adalah yang memantau itu, kemudian juga quick count bukan cuma sekedar adu cepat saja tapi juga memastikan seberapa banyak terjadi pelanggaran di TPS, Misalnya seberapa banyak TPS yang tidak ada kartu cadangannya, seberapa banyak pemilih yang diintimidasi, seberapa banyak TPS yang tidak menyediakan tinta” jelasnya.
Dinamika Elektoral dan Demokratisasi
Sementara itu kaitan survei politik dengan dinamika elektoral, dalam pemaparan Fajar, saat ini dibagi kedalam dua hal yakni: era populisme politik dan konteks kompetisi elektoral. Di mana saat ini publik menjadi penentu proses politik elektoral.
Selain itu, menurutnya, survei politik itu sendiri telah mendemokratisasikan proses kontestasi elektoral sebagai pendorong demokratisasi. Namun, di sisi lain populisme politik menjadi catatan dalam membangun demokrasi. Artinya politisi telah terdorong untuk membuat kebijakan yang lebih base on survei yang bukan dalam kerangka rasional—membuat kebijakan melalui publik tapi lupa dengan visinya sendiri.
Selanjutnya, Fajar menguraikan bahwa survei bisa menjadi instrumen yang bias dan manipulatif. Aspek-aspek inovatif dan kemajuan daerah itu terhambat karena direm oleh hasil survei itu sendiri. Survei pada akhirnya tidak bisa mengkonfirmasi rasionalitas publik. Survei itu hanya bisa menangkap apa yang diinginkan publik namun tidak semua hal rasional.
Oleh karenanya tantangan pollster ke depan menurut Fajar mesti memulihkan kepercayaan publik (public trust) melalui kredibilitas dan integritas. Selain itu, kata Fajar, pollster harus memisahkan peran riset dan konsultasi pemenangan politik.
Fajar menutup sesi materi dengan menjelaskan bahwa hasil survei proyek demokratisasi bukan hanya persoalan elektoral namun juga sebagai pembuat kebijakan (policy maker), dan lembaga survei harus kembali kepada intelektualitasnya.
Peneliti senior Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fachry Ali menyebut kekuatan oligarki menghambat presiden mengambil keputusan. Menurut Fachry, presiden mau tidak mau berhubungan dengan kekuatan tersebut.
“Di masa sekarang terjadi migrasi modal dari mereka yang sudah terlanjur kaya ke dalam dunia politik ketika negara lemah. Itulah yang tampil semacam oligarki. Presiden, betapa pun dia ingin berbuat sesuatu, dia tidak bisa harus berhubungan dengan kekuatan-kekuatan oligarki,” kata Fachry.
Hal itu disampaikan Fachry saat menyampaikan orasi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 LP3ES di Jakarta, Rabu (19/8/2020). Temanya “LP3ES dan Pertanyaan Tentang Politik-Ekonomi Indonesia Dewasa Ini”.
“Problem kita kalau kata Hans Schmitt, politik tahun 1950-an tidak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan agraria. Nah sebagai akibatnya, politik itu berartikulasi di antara elite, partai-partai, birokrasi, lalu pedagang-pedagang di luar Jawa,” ungkap Fachry.
Sementara saat masa demokrasi terpimpin dilaksanakan pada 1959, Fachry menuturkan bahwa, tokoh utama politik itu tetap tidak berhubungan dengan kepentingan agraria, tetapi elite-elite partai. Namun, pada 1960-an, partai-partai hilang.
“Lalu kemudian yang tampil hanya Soekarno, PKI dengan angkatan bersenjata. Ketika Soeharto muncul, Soeharto tidak mau berhubungan dengan kelas menengah. Dia langsung berhubungan dengan ke bawah, makanya Pak Harto itu paling mengerti pertanian,” ucap Fachry.
Fachry pun menyebut, “Di zaman sekarang enggak jelas. Enggak jelasnya itu, tetapi secara struktural berbahaya sekali.”
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terus menebarkan spirit demokrasi di Indonesia dengan menyelenggarakan Sekolah Demokrasi (Sekdem) yang kedua kalinya.
Bedanya, Sekdem kali ini fokus pada daerah karena LP3ES juga ingin membangun demokrasi dan kesejahteraan di daerah.
Sekolah Demokrasi ini akan berlangsung selama 2 minggu dari 16 sampai dengan 29 Agustus 2020. Sekolah demokrasi kedua ini ditujukan untuk menyambut ultah Indonesia yang ke-75 dan Ultah LP3ES yang ke-49 pada 19 Agutus 2020.
Sekolah demokrasi dibuka pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2020. Ada 4 orang yang memberikan sambutan: Wijayanto, kepala sekolah demokrasi LP3ES dan Direktur Center for Media and Democracy, LP3ES, Fajar Nursahid, Direktur Eksekutif LP3ES, Didik Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Budi Setiyono, Pembantu Rektor I UNDIP dan Ismid Hadad, pendiri LP3ES.
Wijayanto, Kepala Sekolah Demokrasi (Sekdem) yang sekaligus merupakan direktur Center for Media and Democracy mengatakan, Sekdem II ini terselenggara berkat kerja sama antara LP3ES dan Universitas Diponegoro. Peserta yang mendaftar tak kurang dari 652 orang yang terdiri dari anggota DPRD, akademisi, penyelenggara pemilu, peneliti, pengurus parpol, jurnalis, ASN, tokoh masyarakat dan mahasiswa dari seluruh Indonesia, mulai Aceh hingga Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Nusa Tenggara.
Menurutnya, keragaman ini penting karena sekolah demokrasi ini didirikan dengan niat untuk membangun satu forum yang bisa menjadi jembatan bagi aktor-aktor progresif dari berbagai latar belakang untuk bertemu dan berdialog. Keragaman latar belakang menjadi kekayaan.
“Hal ini karena seringkali tiap aktor politik berbicara dalam keterbatasan perspektif mereka masing-masing yang dipengaruhi oleh posisinya berada. Ini kemudian menciptakan situasi ketika masing-masing aktor saling menyalahkan satu sama lain,” ujar Wijayanto dalam sambutannya secara virtual, Minggu (16/8/20).
Mengapa perbedaan persepsi ini terjadi? Wijayanto mengatakan, pandangan filsuf dan sosiolog Perancis Pierre Bourdieu dapat membantu menjelaskannya lewat teorinya tentang arena yang dikenal sebagai “field theory”. Inti argumennya adalah bahwa bahwa arena merupakan satu lokus yang memiliki logikanya sendiri yang akan membentuk dan mempengaruhi tindakan sosial dari subyek yang ada di dalamnya.
“Karena setiap aktor bergerak menurut logika arenanya masing-masing dan melihat dari sudut pandang arenanya itu, maka tak heran jika mereka melihat dengan cara yang berbeda dan menginternalisasi satu habitus yang berbeda pula,” jelasnya.
Dalam hal ini, Bourdieu membagi arena dalam kategori arena akademik, arena politik , dan arena jurnalistik. Lantas, karena setiap aktor cenderung melihat masalah dalam persepktif mereka yang sempit, maka satu wadah yang bisa menjadi jembatan agar orang-orang yang berasal dari arena yang berbeda-beda itu untuk saling bertemu dan berdialog menjadi penting. Meminjam ide Habermas, dialog merupakan metode untuk menemukan rasio komunikatif.
Dialog membangun saling pengertian, menstimulasi pemikiran kritis dan menghadirkan ide-ide baru yang segar. Pertama-tama untuk merumuskan masalah konsolidasi demokrasi yang kita hadapi dengan dingin, jujur, tanpa tergesa. Termasuk mempertanyakan apa yang kita anggap normal dan tidak normal dalam peradaban politik kita.
Banyak aspek yang ikut terbawa ketika demokrasi masuk dalam pembahasan, termaksud dalam diselenggarakannya Sekolah Demokrasi ini. Keberagaman yang dapat diamati dari komposisi perserta ternyata tidak menjadi satu-satunya hal menarik. Sejalan dengan beragamnya latar belakang yang layaknya miniature negara, topik-topik yang diangkat dalam serangkaian materi juga diwarnai oleh semangat desentralisasi.
Hal ini ternyata menegaskan bagaimana demokrasi, walaupun bukan menjadi sebab utama, tetapi tetap berhubungan dengan pembangunan dan kesenjangan dalam masyarakat di daerah. Walaupun demikian, di negara-negara yang dianggap demokratis, seperti Thailand dan India, kesenjangannya tertinggi di dunia.
Sementara, Didik J Rachbini menerangkan, “Jadi, demokrasi itu necessary but not sufficient. Jadi, perlu, tapi tidak otomatis. Perlu ada orang yang berjuang.”
Sedangkan, peneliti LP3ES Ismid Hadad menjelaskan, dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah, perlu ada perspektif bottom-up yang diperjuangkan oleh berbagai kalangan masyrakat sipil. Di sisi ini lah, demokrasi masuk dan memainkan peranannya.
“Jadi, demokrasi itu menjadi titik tolak dan landasan untuk mencapai tujuan, tetapi sekaligus sebagai cara untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri yang harus ditentukan bersama rakyat, bersama masyrakat. Jadi, prinsip demokrasi dilaksanakan bukan hanya sebagai persyaratan procedural,” jelas Ismid.
Lebih jauh Ismid menyampaikan bahwa sekolah demokrasi ini juga ditujukan untuk menyambut ultah Indonesia yang ke-75 dan Ultah LP3ES yang ke-49 pada 19 Agutus 2020.
Eksistensi dari Sekolah Demokrasi pun turut mengambil peranan yang nyata dalam upaya melakukan investasi sumberdaya manusia. Hal tersebut diapresiasi oleh Budi Setyono, “Saya kira momen seperti ini dan sekolah seperti yang diinisiasi oleh LP3ES adalah satu hal yang sangat penting. Bagaimana kita mentradisikan cara-cara pencapaian tujuan di dalam meraih substansi nilai-nilai demokrasi itu di dalam milestone yang bisa terukur sedemikian rupa. Sehingga kita bisa menikmati apa yang namanya demokrasi itu, bukan justru demokrasi yang memakan korban anak bangsa sendiri.”
Direktur Eksekutif LP3ES, Fajar Nursahid, dalam sambutannya meyampaikan bahwa pada Sekdem kali ini fokusnya adalah pada daerah karena LP3ES juga ingin membangun demokrasi dan kesejahteraan di daerah.
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial ( LP3ES) mencatat adanya sentimen negatif atas ekspresi jengkel Presiden Joko Widodo terhadap para menteri dalam sidang kabinet pada 18 Juni 2020. Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini menyebutkan hal tersebut berdasarkan riset big data yang dilakukan LP3ES pada 26 Juni hingga 3 Juli 2020. “Sentimen negatif (45 persen) jauh lebih banyak dibandingkan sentimen yang positif (25 persen),” ujar Didik dalam diskusi daring bertajuk “Memaknai Kemarahan Jokowi” yang digelar secara daring, Senin (6/7/2020). Riset ini melihat sentimen masyarakat dalam perbincangan di media online dan media sosial baik Twitter, Facebook, Youtube maupun Instagram.
Menurut Didik, publik melihat marahnya Presiden sebagai cerminan manajemen perencanaan program dan kebijakan yang lemah. “Bisa juga karena kualitas SDM yang tidak memadai. Marahnya pemimpin di depan publik juga cerminan pengakuan kinerja yang rendah, ” tutur Didik. Akan tetapi, LP3ES juga mencermati bahwa kemarahan Presiden menjadi trending isu dan drama. Sehingga, kata Didik, bisa menutupi penilaian masyarakat tentang kinerja pemerintah yang masih rendah dalam penanganan Covid-19. Baca juga: Jokowi Marah dan Ancaman Reshuffle Kabinet “Ada masalah kepemimpinan publik dalam mengatasi masalah pandemi dan ekonomi yang akan menghasilkan kegagalan melindungi raktat dari Covid-19,” tambahnya. Sebelumnya, pernyataan kejengkelan Jokowi dalam sidang kabinet pada 18 Juni 2020 itu terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020). Dalam video tersebut, Jokowi dengan nada tinggi menegur para menteri yang masih bersikap biasa saja di masa krisis seperti sekarang, baik itu akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian. Baca juga: Video Jokowi Marah Baru Diunggah Setelah 10 Hari, Ini Penjelasan Istana “Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja.
Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!” ujar Jokowi dengan nada tinggi. Ia pun menegur menterinya karena masih bekerja secara biasa di saat krisis seperti ini. Jokowi pun meminta semua anggota kabinet memahami situasi krisis saat ini, dan memiliki kebersamaan dalam menghadapinya. “Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya,” kata Presiden.
