by LP3ES | Aug 19, 2021 | Demokrasi, Politik
Menandai ulang tahun emas, LP3ES menyelenggarakan sarasehan kebangsaan (19/08/21) yang dihadiri oleh tokoh publik seperti Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Ekonom Senior Emil Salim, Didiek J Rachbini, Ismid Hadad, Fachry Ali, dan sejumlah tokoh publik lainnya. Sarasehan kebangsaan tokoh publik LP3ES membeberkan beberapa agenda penting dalam membangun keberadaban dan keadilan sosial bangsa Indonesia kedepan.
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tahun ini genap berusia 50 tahun. Lembaga yang berdiri 19 Agustus 1971 ini dikenal sebagai lembaga penelitian tertua dan berpengaruh di Indonesia. LP3ES terbentuk tepat 5 tahun setelah rezim orde lama tumbang dan rezim orde baru sedang memulai kekuasaan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, LP3ES bersama aktor masyarakat sipil lainnya secara serius memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial melalui berbagai aktifitas penelitian, penerbitan dan aktifitas akademis lainnya. Ketika reformasi lahir para aktor masyarakat sipil terjebak dalam situasi euforia demokrasi dan masuk dalam perangkap politik praktis, sebagian lagi berpindah kuadran menjadi aktor sektor negara.
Kolega LP3ES, Stephane Dovert dari Kedubes Perancis menyebutkan peneliti Indonesia pada tahun 1971 adalah orang-orang yang berani dan LP3ES telah membuktikan hal tersebut dalam beberapa dekade selalu hadir dalam isu-isu demokrasi dan keadilan sosial. Menurutnya LP3ES tidak bisa dipisahkan dari sejarah intelektual bangsa Indonesia
“LP3ES menjadi lembaga yang melindungi kebebasan Intelektual. LP3ES melindungi dan memelihara demokrasi melalui agenda kegiatannya. Semoga kedepan semakin banyak pemikiran LP3ES yang dipertimbangkan pengambil keputusan ” jelas Stephane Dovert
Penyeimbang Aktor Negara
Selama 50 tahun terakhir LP3ES telah membangun civil society di Indonesia. Sistem gagasan LP3ES lebih ditujukan pada perubahan kebijakan negara.
“LP3ES menekankan perhatian yang serius dan memberikan kesadaran kepada partai politik dan perguruan tinggi yang tidak lagi memiliki suara kritis padahal mereka adalah pilar demokrasi” ujar Fachry Ali, Pengamat Politik yang juga pernah berkiprah di LP3ES
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy dalam sarasehan kebangsaan LP3ES menyampaikan LP3ES telah menggoreskan tinta emas dalam perjalanan sejarah bangsa ini terutama dimasa awal kemerdekaan. Menurutnya saat ini perjalanan masyarakat sipil dan demokrasi di Indonesia perlu dikritisi. Muhadjir mendorong lembaga yang berisi cendekiawan seperti LP3ES untuk berbicara secara kritis.
“LP3ES memiliki otoritas untuk memberikan masukan secara kritis arah pembangunan bangsa ini. Kami merindukan kebangkitan intelektual LP3ES untuk menuju Indonesia yang lebih beradab” jelas Muhadjir Effendy yang juga pernah terlibat dalam kegiatan penelitian LP3ES.
Pada kesempatan yang sama, Ismid Hadad sebagai salah satu pendiri LP3ES menjelaskan saat ini di LP3ES telah lahir generasi baru yang tidak kalah kritisnya dengan generasi tahun 1970-an
“Regenerasi menjadi penting bagi LP3ES untuk terus menumbuhkan peran masyarakat sipil yang kritis dan berdaya sebagai penyeimbang aktor negara dan swasta sehingga demokrasi di Indonesia bisa berjalan lebih sehat dan adil” jelas Ismid Hadad
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Libanon, Abdullah Syarwani yang juga generasi pertama LP3ES menyampaikan generasi kedepan tidak cukup hanya mengedepankan intelektual namun juga memiliki watak dan kepribadian dasar yang baik dan sehat
“Belakangan ini kita melihat tidak sedikit pelaku korupsi adalah kalangan yang memiliki intelektual yang baik. LP3ES tidak hanya meletakkan dasar pemikiran namun juga membentuk watak dan kepribadian dasar yang penting dalam membangun demokrasi dan keberadaban masyarakat sipil” jelas Abdullah Syarwani.
Menyikapi pragmatisme politik yang terjadi dalam demokrasi Indonesia, Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menerangkan permasalahan besar yang tidak bisa dihindari dari kualitas demokrasi di Indonesia di antaranya politik di Indonesia masih berbiaya mahal. Masalah lain adalah sumber pendanaan masih bersumber pada kalangan tertentu yang berasal dari penguasaan sumber daya alam yang tidak adil.
“Kita sebenarnya membutuhkan penataan cara penguasaan sumber-sumber ekonomi dengan (cara) mencari (jalan) bagaimana pejabat, mantan pejabat, politisi dilarang duduk dalam bisnis-bisnis penguasaan sumber daya alam,” ujar Andrinof.
Menurut dia, penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan demokrasi, tidak bisa diselesaikan lewat pemetaan semata. Persoalan-persoalan demokrasi, termasuk demokrasi ekonomi, setelah memetakan inilah harus dicarikan jalan keluar yang konkret.
“Jalan keluar yang konkrit adalah sumbangan pemikiran penting untuk mengimbangi hambatan demokrasi sosial dan ekonomi” terang Andrinof Chaniago
Memperkuat Akar Rumput dan Kelembagaan Desa
Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia mengungkap fakta kesenjangan sosial masih menjadi masalah bangsa ini. Akses terhadap vaksin, siapa yang bisa bekerja dirumah dan keluar rumah menunjukkan ada masalah yang belum diatasi oleh demokrasi kita.
Pada era tahun 1970 an LP3ES menjadi suluh yang mencerahkan. LP3ES adalah tempat mendapatkan inspirasi yang membentuk cara berpikir. Saat ini LP3ES berhadapan dengan arus informasi yang besar. LP3ES perlu mencari nice market baru yang memiliki dampakjangka Panjang. Salah satu market baru tersebut adalah kelembagaan sosial dan ekonomi perdesaan.
“Masyarakat kita seperti di perdesaan masih perlu di perkuat. LP3ES perlu memperkuat kelembagaan ekonomi yang ada di desa” jelas Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia
Dalam testimoninya, Direktur INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan LP3ES menanamkan idealisme yang kuat dalam membela dimensi ketidakadilan dalam sosial ekonomi masyarakat. LP3ES memiliki kekuatan dalam melakukan konektifitas dan sistem pada akar rumput.
Kolega LP3ES di University of Melbourne, Vedi Hadiz menjelaskan karakteristik masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang memiliki pendidikan dan aspirasi untuk mobilitas sosial demikian halnya dengan kelas menengah adalah kelas menengah rentan miskin sehingga dalam kondisi krisis seperti pandemi, kelompok masyarakat ini menjadi kelompok rentan dalam pembangunan demokrasi
“Demokrasi di Indonesia tidak serta merta menghadirkan keadilan sosial. Meningkatnya kesenjangan sosial menjadi tantangan bagi LP3ES. Generasi peneliti penerus LP3ES harus berkontribusi untuk mengatasi masalah fundamental dalam demokrasi dan masyarakat kita ini” jelas Vedi Hadiz
Hal senada di sampaikan oleh Asfinawati, direktur YLBHI menurutnya dalam situasi bangsa saat ini, tumpuan untuk mencari pendekatan baru dalam penegakan hukum dan demokrasi ada pada LP3ES
Naning Mardiniah, konsultan ADB yang juga mantan peneliti LP3ES mengusulkan selain mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi di tingkat akar rumput termasuk pemimpin komunitas. LP3ES perlu memperkuat social protection dan safe guarding terhadap kelompok rentan dan orang-orang termarginalkan.
Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu isu penting yang muncul dalam sarasehan kebangsaan LP3ES. Adopsi teknologi informasi dan digitalisasi produk pengetahuan diharapkan bisa memperluas jangkauan gagasan pemikiran LP3ES. Kerjasama pemanfaatan Big Data dalam melakukan riset dan publikasi hasil penelitian perlu diperkuat sebagai kontribusi LP3ES dalam menyelesaikan masalah bangsa. Direktur LP3ES Fajar Nursahid menjelaskan selain sarasehan kebangsaan, serangkaian telah dilakukan dalam menyambut 50 tahun LP3ES. Kegiatan berupa penerbitan buku “Apa dan Siapa orang-orang LP3ES dan “Demokrasi tanpa Demos”, lomba resensi buku untuk mahasiswa, sekolah riset, sekolah demokrasi, bedah pemikiran Bung Hatta, serial podcast, webinar, dan peluncuran program magang mahasiswa 2021.
by LP3ES | Aug 12, 2021 | Demokrasi, Sekolah Demokrasi
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menggelar ‘Sekolah Demokrasi’ Angkatan Ke-3
Menurut Direktur Eksekutif LP3ES Fajar Nursahid, sekolah ini diselenggarakan untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap di rute yang tepat. “Forum Sekolah Demokrasi ini menjadi ikhtiar untuk membangun demokrasi dan menjaga demokrasi di rute yang tepat,” ujar Fajar Nursahid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/8).
Fajar mengatakan pandangannya saat memberi sambutan pada pembukaan Sekolah Demokrasi yang akan diselenggarakan dari 12-19 Agustus 2021. Bagi Fajar, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam keberlangsungan negara, oleh karena itu ia mendukung penyelenggaraan Sekolah Demokrasi yang kini telah mencapai angkatan yang ketiga. Sebanyak 41 orang peserta, berasal dari unsur yang beragam yaitu akademisi, mahasiswa, jurnalis, pengurus partai politik.
Kemudian tokoh masyarakat/agama, aktivis penyelenggara pemilu, hakim dan anggota legislatif, akan mengikuti Sekolah Demokrasi Angkatan III. Peserta yang terlibat dalam Sekolah Demokrasi berasal dari Aceh sampai Papua dan merupakan peserta terpilih dari 204 pendaftar.
Sekolah Demokrasi Angkatan III ini mencoba untuk mendorong terwujudnya generasi baru yang akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini juga menyampaikan sambutan dan harapan kepada para peserta Sekolah Demokrasi. “Lembaga ini memiliki pengalaman yang sangat mumpuni dalam ranah pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas demokrasi,” ucap Didik. Berlandaskan pada pengalaman tersebut, Didik melanjutkan, tidak mengherankan Sekolah Demokrasi bersifat eksklusif, dalam artian para peserta harus melalui proses seleksi yang ketat. Didik berharap agar para peserta Sekolah Demokrasi dapat menjawab tantangan-tantangan demokrasi yang kini sedang dihadapi oleh negara dalam masa pandemi COVID-19. Penutupan sekolah demokrasi akan diiringi oleh peluncuran buku yang berasal dari forum diskusi mingguan yang telah berlangsung sejak Oktober 2020 – Juni 2021 dan melibatkan 134 ilmuwan sosial politik dari seluruh dunia.
Sumber : jpnn.com
by LP3ES | Jul 12, 2021 | Ekonomi
Senin (12/07/2021) Pukul 15:30, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bekerjasama dengan Kementrian Koperasi dan UKM RI, melaksanakan webinar dan peluncuran buku pemikiran Bung Hatta secara virtual bertemakan “Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat”. Acara dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM RI yaitu Teten Masduki dan sejumlah tokoh penting lainnya seperti Prof Emil Salim, Ismid Hadad, Prof Didik J Rachbini dan juga Prof Meutia Hatta
Webinar tersebut merupakan rangkaian acara hari koperasi nasional ke -74 dan rangkaian ulang tahun ke 50 LP3ES, kegiatan di buka oleh Didik J Rachbini selaku ketua dewan LP3ES, dalam pembukanya beliau menyampaikan bahwa pemikiran Bung Hatta mengenai koperasi yang tidak hanya diartikan secara terbatas terkait koperasi dalam bentuk wadah, tetapi juga sebagai gerakan dan sistem ekonomi.
Selain itu menurutnya penerjemahan dari Undang-Undang dasar 1945, lebih dari setengah lusin pasalnya menunjukan pentingnya gerakan dan sistem koperasi.
Kemudian Ismid Hadad selaku pendiri LP3ES dan pengurus Bineksos juga dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam pandangan Bung Hatta, koperasi bukan hanya sebagai institusi ekonomi tetapi juga gerakan ekonomi rakyat, Bung Hatta menyebut koperasi sebagai intitusi pendidikan yang penting, yakni pendidikan ekonomi,sosial demokrasi bahkan pendidikan karakter anti korupsi yang menanamkan nilai nilai kejujuran anggotanya.
Terlebih beliau juga mengatakan refleksi hari koperasi menurut Bung Hatta sendiri bukan untuk menengok kebelakang atau sekadar hanya menunjukan jejak langkah yang sudah ditempuh, tapi memperingati untuk mendorong kita menghadapi tantangan ke depan , menyadari apa tugas dan tantangan kita yang belum terlaksana, ujarnya.
Meutia Hatta juga hadir sebagai perwakilan keluarga Bung Hatta, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa dalam pasal 33 undang-undang 1945, merupakan konsepsi Bung Hatta mengenai prinsip dari perekenomian nasional. Beliau juga menyoroti ayat 1 pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Beliau mengatakan bahwa:
“Kata disusun artinya perekenomian nasional tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai dengan kehendak pasar artinya pemerintah harus aktif turun tangan untuk menata dan mengatur perekenomian nasional, sementara kebersamaan sepatutunya diartikan sebagai kerjasama atau gotong royong yang mengutamakan kepentingan kolektif, dan asas kekeluargaan hubungan layaknya anggota keluarga sebagaimana asas kekeluargaan yang hidup di taman siswa yaitu Ki Hadjar Dewantara”, ujarnya.
Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Masduki, dalam sambutan nya juga mengatakan bahwa pemikiran Bung Hatta memberikan wawasan berharga mengenai idealnya koperasi dalam membangun dan dikembangkan sebagai jalan menuju kesejahteraan bersama.
Kemudian acara dilanjutkan dengan pemutaran video peluncuran buku karya Bung Hatta Jilid VI dengan tema “Gerakan koperasi dan Perekonomian Rakyat” dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Setelahnya acara kembali dilanjutkan dengan webinar bedah buku pemikiran Bung Hatta“Gerakan koperasi dan perekonomian rakyat” yang di moderatori oleh Zaenal Muttaqin sebagai peneliti LP3ES. Diskusi dimulai oleh Prof Emil Salim yang menyebut bahwa dalam memahami gagasan Bung Hatta , harus memahami pula suasana batin kedua pemimpin kita yaitu Soekarno dan Hatta pada saat belum terbentuknya Negara Indonesia. Untuk itu menurutnya gagasan yang muncul dari kedua pendiri bangsa yaitu untuk membangun sebuah Negara. Maka dari itu Negara itu memiliki fungsi melindungi rakyat dan kedua meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan yang ketiga mempunyai fungsi kecerdasan.
Maka dari itu rumusan tersebut menghasilkan gagasan bahwa bangunan ekonomi adalah bangunan koperasi, yang didasarkan pada semangat gemeinschaft atau kegotongroyongan, yang menurutnya semangat masyarakat ke kitaan. Dalam paparannya beliau mengatakan:
“ Masyarakat kita mempunyai hal unik, kita mengalami makna kata kita, Kita itu adalah saudara dan saya termasuk, kita menghindari memakai kata kami –yaitu saya tanpa saudara maka lahir gemeinschaft, paguyuban semangat ke kitaan bekerja bersama saudara dan saya bersama sama, maka lahirlah gagasan koperasi sebagai usaha bersama, yang membangun kesejahteraan bersama bukan untuk kami bukan untuk pemilik modal , tapi untuk kebersamaan, gotong royong kata Bung Karno, kerja sama koperasi kata Bung Hatta” ujarnya.
Untuk itu ada desakan sebuah bentuk ekonomi yang di dasarkan pada sejarah penjajahan dan perilaku masyarakat Indonesia yang paguyuban. Oleh karena itu bentuk koperasi menghimpun kemampuan masing-masing sebagai lidi yang diperkuat kemudian digabung sebagai sebuah kekuatan yang dahsyat, lanjutnya.
Maka koperasi menurutnya sebagai sebuah institusi yang mempunyai cita cita melindungi anggotanya, mencerdaskan anggotanya dan memakmurkan anggotanya sebagai soko guru dari Negara yang ingin dibangun.
Kemudian diskusi dilanjutkan oleh Poppy Ismalina sebagai dosen FEB UGM, yang menyampaikan dalam poin materi yang dibawakannya bahwa koperasi harus menjadi dasar perekenomian rakyat. Selain itu koperasi juga didefinisikan sebagai sebuah institusi pendidikan bagi masyarakat, agar melatih masyarakat didalam membangun kemandirian dan harga diri sendiri serta komunitas untuk tetap memperjuangkan kehidupan yang layak.
Kamaruddin Batubara selaku presiden direktur koperasi benteng mikro Indonesia yang juga sebagai pemateri, menyampaikan dalam materinya bahwa koperasi adalah sebah perkumpulan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi taka da sebagian anggota bekerja ,sebagian memeluk tangan. Semuanya bekerja untuk mencapai tujuan bersama—dalam buku Bung Hatta.
Menurutnya Bung Hatta sudah memprediksi akan lahir koperasi koperasi sebagai topeng yang akhirnya merusak nama koperasi itu sendiri. “Hari ini itu ada , ada koperasi yang ketua nya bapaknya, anaknya menantunya ada disitu gitu, nah ini yang merusak, 60 tahun yang lalu Bung Hatta sudah memprediksi itu, maka kalau saya lanjutan maslaah berkoperasi tadi apa disini bung hatta untuk mencapai deviden itu, dipaksa orang beli dengan harga yang mahal, itu yang salah” ujarnya.
Untuk itu dalam kaitannya dengan koperasi beliau mengatakan bahwa cita-cita koperasi Indonesia adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara Fundamental. Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ditutup oleh moderator.
Penulis : Teddy Nugroho (Peneliti Muda LP3ES)
by LP3ES | Jul 5, 2021 | Hukum dan HAM
Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Herlambang Wiratraman menyebut pemerintah gagal melindungi rakyat dari lonjakan COVID-19.
Herlambang menyebut, ada tiga fakta yang membuktikan kegagalan tersebut. Pertama, lonjakan kasus dan peningkatan kematian COVID-19 yang sedang terjadi. Ditambah, dengan merebaknya varian baru COVID-19 di Indonesia.
“Angka kasus harian hari-hari ini meningkat tajam, diiringi dengan realitas angka kematiannya tinggi. Ini bukan tidak diingatkan oleh banyak pihak. Ini sudah diingatkan banyak pihak, desakan bahkan untuk lockdown atau tarik rem darurat dari para ahli maupun tokoh,” kata Herlambang dalam diskusi virtual, Senin, 5 Juli.
Kedua, fasilitas pelayanan kesehatan saat ini, menurut Herlambang bisa dikatakan ambruk atau kolaps. Banyak pengakuan rumah sakit hari ini yang tak sanggup lagi menerima pasien COVID-19, sehingga penolakan terjadi di mana-mana.
Akibatnya, kata Herlambang, banyak pasien COVID-19 yang kondisi kesehatannya semakin memburuk akibat tak mendapat layanan kesehatan. Bahkan, tak sedikit warga positif COVID-19 meninggal dunia.
“Banyak orang yang seharusnya mendapatkan layanan ruang isolasi khusus, tetapi tidak mendapatkan akses. Sehingga, tidak mengejutkan tiba-tiba kita mendapati fakta, berdasarkan data dari LaporCovid-19, 265 pasien isolasi mandiri meninggal dunia,” ungkap Herlambang.
Fakta ketiga gagalnya negara melindungi rakyat adalah tingginya jumlah nakes yang terpapar dan meninggal. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat per 27 Juni, ada 405 dokter meninggal.
“Angkanya sungguh meningkat tajam. Per 1 sampai 27 juni bertambah 31 orang. jadi dalam sebulan menambah 31 orang. Laporan dari Persatuan perawat nasional Indonesia juga menyebut per 28 Juni, sudah 326 perawat yang meninggal,” tutur Herlambang.
“Jadi, tiga fakta ini saja sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk mengatakan negara gagal melindungi rakyatnya,” lanjutnya.
Herlambang juga membeberkan 5 penyebab negara gagal melindungi rakyatnya dari lonjakan kasus COVID-19. Pertama,negara gagal karena pemerintah abai dan tidak mengantisipasi adanya varian baru COVID-19.
“Sebenarnya kita sudah ada pengalaman, pengetahuan, tentang bagaimana mencegah varian baru. Akses masuk bisa di-block atau perjalanan luar negeri dihentikan untuk sementara waktu, atau ditutup. tapi alih-alih menutup, justru yang ada promosi (wisata),” ucapnya.
Kedua, pemerintah lambat melakukan tindakan tindakan yang seharusnya dilakukan. seperti desakan tarim rem darurat atau lockdown.
Ketiga, pemerintah lebih mengorientasikan pertimbangan ekonomi daripada keselamatan warga, tenaga kesehatan, atau memperkuat fasilitas kesehatan dan layanan publik.
Keempat, pemerintah lebih sibuk menyangkal kegagalan yang terjadi. “Yang ada justru mereproduksi kebijakan yang kontraproduktif. Narasi dan politik hukumnya justru menegasikan hal yang paling mendasar dalam penanganan pandemi,” kata Herlambang.
Kelima, pemerintah tidak serius untuk mengupayakan secara sistematik terhadap upaya penangana pandemi dalam bentuk testing, tracing, maupun treatment (3T).
“Lima sebab itu sebagai penjelas mengapa negara gagal menyelamatkan rakyatnya dan pandemi ini sebenarnya tidak hanya menguji sistem pelayanan kesehatan, tapi sistem negara ini juga ikut diuji, termasuk menguji apakah negara hadir atau tidak, terutama dalam menjalankan mandat konstitusi,” imbuh dia.
Sumber : voi.id
by LP3ES | Jul 1, 2021 | Sekolah Riset
29 Juni – 1 Juli 2020, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Melaksanakan Sekolah Riset Ke-2 secara virtual melalui zoom meeting. Kegiatan dihadiri oleh 33 orang yang berasal dari provinsi Aceh, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kalteng, Sulsel, Sultra, Sulut dan Papua Barat. Dengan profesi peserta adalah mahasiswa / Fresh Graduate, Dosen, Aktifis NGO, Peneliti, Jurnalis, Komisioner KPU dan Tenaga Ahli DPR.
Pada pembuka Sekolah Riset II, Fajar Nursahid selaku Direktur Eksekutif LP3ES menyampaikan bahwa riset dan survey politik belakangan menjadi kegiatan yang sangat negatif citranya karena hanya menyoal pemenangan partai politik dan dukung mendukung suatu calon. Padahal riset dapat bermanfaat untuk membangun kebijakan menjadi lebih baik yang berbasis evidence based policy melalui metodologi yang tepat.
“Riset dan survey politik terutama, belakangan,menjadi semacam kegiatan yang diblamming, menjadi kegiatan yang sangat-sangat negatif citranya, karena kemudian hanya berurusan dengan pemenangan, lalu dukung mendukung politik, lalu terkait dengan hal yang itu mengarahkan orang untuk berposisi A atau B, saya kira LP3ES tidak menampik fenomena itu”, ujarnya.
Selain itu Fajar menambahkan bahwa sekarang ini kita hadir pada situasi banyak sekali kebutuhan dimana policy-policy pemerintah dan lembaga-lembaga publik itu dipastikan memiliki dukungan-dukungan faktual melalui evidence based. Karena pada dasarnya dibalik semua kebijakan yang ada baik ditingkat lokal dan pemerintah mestinya mempunyai riset terlebih dahulu.
“Kebijakan ganjil genap di Jakarta, misalnya dibalik policy itu tentunya ada risetnya, LP3ES pernah diminta melakukan riset tentang kebijakan ganjil genap, itu dilakukan dalam konteks yang lebih baik gitu ya setelah Asian games berlalu”, ujarnya.
Untuk itu riset kata Fajar, mempunyai banyak kegunaan, yang bukan semata mata untuk dukung mendukung dalam kontestasi politik, tetapi merupakan skill yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih akademik, dan menjadi kompentesi teknis yang bisa dipergunakan untuk hal hal yang bermanfaat dalam menopang kebijakan pembangunan/ policy development. Untuk itu kemampuan riset sangat berguna untuk masyarakat yang bekerja dalam lembaga publik, DPR, Akademisi atau bahkan mahasiswa.
Didik J Rachbini sebagai ketua dewan pengurus LP3ES yang juga hadir dalam sekolah riset II LP3ES ini, dalam pemaparannya beliau juga menyampaikan bahwa riset merupakan sebuah proses dimana suatu riset atau penelitian mesti diawali oleh pertanyaan masalah yang akan dijawab oleh peneliti. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa riset merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
“Jadi kata kuncinya cara ilmiah cara sistematis dan, cara yang objektif untuk mendapatkan informasi atau data”, ujarnya.
Kemudian dihari terakhir kegiatan sekolah riset II juga disampaikan oleh Gus Hamid bahwa dalam melakukan penelitian maupun riset, etika menjadi hal yang sangat penting. Beliau menyampaikan bahwa para peneliti harus menegakkan etika sejak tahap penyusunan pertanyaan hingga ketika melakukan wawancara.
“Ketika penyusunan pertanyaan, para peneliti mesti membangun pertanyaan-pertanyaan dengan menerapkan norma-norma kebahasaan, selain tetap teguh pada prinsip-prinsip dan metode-metode penggalian informasi. Demikian pula pada tahap wawancara, para peneliti harus menghindarkan diri dari kemungkinan melanggar kesopanan dan norma sosial lainnya. Bahkan, dengan cara demikian sesungguhnya akan diperoleh informasi yang valid, bukan jawaban-jawaban sekenanya, apalagi yang bohong”, Ujarnyadalam materi yang disampaikan Gus Hamid.
Dengan begitu, hasil penelitian tersebut juga akan bisa dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun sosial, selain memperoleh temuan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah sesi materi selesai, kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dengan seluruh peserta kegiatan.
Penulis : Teddy Nugroho (Peneliti Muda LP3ES)
