by LP3ES | Jun 30, 2021 | Lingkungan
Masih dalam suasana Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Memperingatinya bukan sekadar selebrasi, tapi semoga bisa menumbuhkan kesadaran pada diri kita bahwa kini kita dikepung oleh beragam persoalan lingkungan yang semakin memprihatinkan. Manifesto Prof Gerry van Klinken Sabtu pekan lalu (5 Juni 2021) bertajuk : Menuju Peradaban Ekologis untuk Indonesia, secara spirit pararel dengan Webinar KRISIS IKLIM GLOBAL: MORAL MANUSIA MENGELOLA BUMI Rabu 9 Juni 2021 malam ini.
Hadirnya manusia di abad modern membawa perubahan besar di planet bumi. Dalam waktu relatif singkat hanya dalam beberapa abad, planet bumi telah terpengaruh hebat. Terjadinya krisis lingkungan berkelanjutan membuat eksistensi manusia menjadi terancam tidak dapat berlangsung membawa peradabannya ke depan. Awal tahun 2020, dunia dilanda pandemi Covid-19 yang menyebar lebih ke 215 negara dengan total 11 juta orang terinfeksi. Guardian, surat kabar berbahasa Inggris menulis pendapat Jane Goodal (primatolog: peneliti simpanse; dan antropolog Inggris), bahwa umat manusia akan “tamat” jika kita gagal mengubah sistem pangan secara drastis sebagai respons terhadap pandemi coronavirus dan krisis iklim yang tak berkesudahan.
Peradaban manusia dapat hilang, tidak berdaya, lumpuh dan rusak, akibat hubungan manusia dengan alam sudah melampaui batas daya dukung lingkungan. Manusia telah melampaui kemampuan daya dukung planet. Umat manusia terlalu serakah ingin menguasai bumi, bahkan dalam gaya hidupnya tertentu, manusia ingin mengisi perut dan memakan makanan yang tidak seharusnya dimakan oleh manusia yang beradab!
Kondisi lingkungan hidup seperti itu menjadi dilemmatis disebabkan manusia hanya hidup di satu bumi, tetapi tanpa sadar, atau secara sadar telah turut merusaknya.
Webinar berbasis referensi buku baru terbitan LP3ES (Juni 2021) berjudul: Generasi Terakhir: aktivisme Dunia Muslim mencegah perubahan iklim dan kepunahan lingkungan hidup ini diselenggarakan oleh LP3ES bekerja sama dengan Universitas Nasional, dibuka oleh Fajar Nursahid Direktur Eksekutif LP3ES, dengan narasumber:
- Dr Fachruddin M Mangunjaya (Dosen Sekolah Pascasarjana; Ketua Pengajian Islam UNAS)
- Prof Azyumardi Azra (Cendikawan Muslim)
- KH Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal)
- Gita Syahrani
by LP3ES | Jun 9, 2021 | Politik
Ada yang menarik dari temuan LP3ES soal politisi sipil. Ternyata, demokrasi justru dirusak oleh politisi sipil yang terpilih secara demokratis dalam ajang pemilu.
“Kemunduran demokrasi ini bukan dilakukan oleh kudeta militer. Namun, justru terjadi karena politisi sipil yang terpilih secara demokratis yang justru mencederai nilai-nilai demokrasi,” ujar Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, dalam webinar bertajuk Kemunduran Demokrasi dan Intervensi Negara ke Civil Society yang digelar oleh LP3ES pada Rabu, (9/6).
“Politisi sipil yang terpilih secara demokratis justru mengabaikan oposisi, media independen, dan memberangus masyarakat sipil,” tambahnya.
Wijayanto menyinggung kemunduran demokrasi yang dialami Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Ia merujuk pada rilis indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh The Economic Intelligence Unit (EIU) tahun lalu.
Dalam rilis tersebut, Indonesia disebut mengalami kemerosotan indeks demokrasi dengan memperoleh nilai 6,3 dan menempati peringkat 64 di dunia sehingga dikategorikan sebagai demokrasi cacat (flawed democracy). Rilis indeks tersebut juga memaparkan nilai dari instrumen kebebasan sipil. Dalam instrumen tersebut, Indonesia memperoleh nilai 5,59.
“Kebebasan sipil ini perlu mendapat catatan yang sangat serius karena memang itu situasinya yang kita hadapi hari ini,” ujar Wijayanto.
Sebagai contoh, Wijayanto merujuk pada hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada tahun 2020 kemarin. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa bahwa sebanyak 47,7 persen responden menyatakan agak setuju bahwa warga semakin takut menyatakan pendapat. Lalu sebanyak 21,9 persen responden menyatakan sangat setuju bahwa warga semakin takut menyatakan pendapat.
“Jadi hampir 70 persen setuju warga makin takut menyatakan pendapat,” pungkas Wijayanto
Sumber : m.merdekanews.co
by LP3ES | May 13, 2021 | Demokrasi, Politik
Masalah pelembagaan partai politik penting dikemukakan dalam menyongsong kontestasi partai-partai politik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2024, selain keberadaannya di tengah isu-isu penting terkait dengan kinerja pemerintahan dan isu-isu aktual lainnya.
Dari sisi publik / pemilih, hasil survei LP3ES di 34 Kota di Indonesia memperlihatkan jika masyarakat kita mengikuti dengan cukup baik isu-isu sosial politik yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Publik mengikuti perkembangan isu-isu melalui pemberitaan yang dianggap paling menarik perhatian seperti Konflik partai demokrat, Vaksinasi dan Penanganan Covid-19, Korupsi Bansos, Asabri dll, Bom Bunuh Diri Makassar, Bencana Alam dan Banjir Bandang di NTT. Perhatian terhadap pemberitaan tentang Konflik Partai Demokrat bahkan menempati posisi teratas, mengalahkan isu Covid-19 yang telah berlangsung sepanjang tahun. Dalam konteks ini Pelembagaan Partai Politik menjadi semakin relevan untuk dibahas lebih dalam.
Regenerasi Kepemimpinan Partai Politik
Hal menarik dalam temuan survei ini, Mayoritas responden (69,9%) mendukung regenerasi kepemimpinan partai politik ke tokoh yang lebih muda. Hasil survei juga memperlihatkan jika publik kita semakin rasional dalam mengartikulasikan politisi merakyat, seperti Membela hak-hak rakyat di Parlemen (34,9%), Sering melakukan dialog (26,6%) dan Berkumpul bersama masyarakat (21,7%).
Figur Ketua Umum Partai Politik yang paling populer (5 terbesar) adalah Prabowo Subianto (27,6%), Megawati Soekarno Putri (23,3%), Agus Harimurti Yudhoyono (21,5%), Muhaimin Iskandar (6,8%) dan Airlangga Hartarto (6,1%).
Penilaian Kinerja Pemerintahan
Hasil survei ini memperlihatkan jika sebagaian besar masyarakat (63,1%) cenderung puas dengan kinerja Presiden Jokowi-Makruf Amin. Meskipun memberikan penilaian cenderung puas namun penilaian terhadap kinerja presiden dan wakil presiden hanya mencapai kisaran 6 dari skala 1-10.
Secara umum penilaian terhadap kinerja lembaga pemerintahan juga tidak jauh berbeda. Bahkan Kinerja lembaga Politik seperti Partai Politik (53,3%) dan kepanjangan tanggannya DPR (55,2%) / DPRD (59,5%) berada pada penilaian rendah atau kurang memuaskan dari masyarakat.
Kinerja Sektor pemerintahan yang mendapat penilaian terendah yaitu Peningkatan kehidupan Ekonomi (51,1%), Penindakan Pelanggar HAM (54%), Pemberantasan Korupsi (55,1%), Kebebasan Berpendapat (59,2%). Penilaian terhadap Kebebasan Berpendapat juga terkonfirmasi dengan persepsi terhadap ancaman kebebasan sipil, dimana 52,1% responden menyebutkan bahwa sekarang ini semakin takut untuk menyatakan pendapat, berekspresi, berkumpul dan berserikat.
Preferensi Politik Menuju 2024
Jika Pemilu dilaksanakan saat ini, partai politik paling banyak dipilih responden adalah PDIP (24%), Partai Demokrat (11,3%), Gerindra (9%), Golkar (7,4%), dan PKS (6%). Masih terdapat sepertiga pemilih belum terbuka dengan pilihannya
Loyalitas terhadap partai menjadi alasan utama memilih, disusul pilihan yang didasarkan pada visi-misi/program partai, pertimbangan partai memihak rakyat kecil, faktor Caleg yang diusung, pengaruh tokoh agama, dan faktor figur Ketua umum partai politik.
Dari sejumlah tokoh, lima diantaranya memuncaki hasil survei dari sisi “popularitas” dan “like-abilitas”. Kelimanya secara berurutan adalah: Prabowo Subianto, Sandiaga Salahudin Uno, Anies Rasyid Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ridwan Kamil
Prabowo Subianto masih memuncaki urutan pertama preferensi politik masyarakat sebagai Presiden, disusul Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ridwan Kamil.
Metodologi
Jumlah sampel 1.200 responden, terbagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih (penduduk usia dewasa) yang tercatat pada Pemilu 2019. Sampel ditentukan dengan acak bertingkat (Multistage random sampling). Margin of error: +/- 2,8% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%. Pengumpulan data dilakukan pada 8-15 April 2021,melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Survei ini memiliki keterbatasan karena mewakili pemilih Kota Besar secara nasional, sampel kurang dapat menggambarkan masing-masing kota
Erwan Halil, Peneliti LP3ES
by LP3ES | May 3, 2021 | Demokrasi
Direktur Center for Media Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menyampaikan, manipulasi opini publik menjadi tantangan terbesar jurnalisme Indonesia. Menurut Wijayanto, manipulasi opini publik menjadi salah satu penyumbang mundurnya demokrasi Indonesia, selain sebaran hoaks dan ujaran kebencian.
“Secara umum ada beberapa tantangan jurnalisme Indonesia. Konglomerasi media, budaya talking and clikbait jurnalisme, manipulasi opini publik, rendahnya kesadaran publik terhadap jurnalisme berkualitas sebagai tanggungjawab bersama, dan kekerasan terhadap jurnalisme,” kata Wijayanto dalam diskusi daring Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik bertajuk “Tantangan Jurnalisme di Tengah Disrupsi dan Kemunduran Demokrasi,” Senin (3/5).
Wijayanto mengaku belum menemukan riset terkait jurnalisme online yang bermutu. Namun, berdasarkan keluhan praktisi media dan akademisi, kata dia, jurnalisme di Indonesia mengalami kemunduran. “Tapi ketika saya tanya apakah langganan jurnalisme berbayar? Itu ternyata tidak. Padahal sudah saatnya publik sadar, kalau mau jurnalisme yang baik maka harus mau iuran,” kata dia.
Jurnalisme clikbait, lanjutnya, sejalan dengan praktik talking news. Menurutnya, media atau wartawan kerap membuat sebuah berita berdasarkan pernyataan narasumber secara langsung. Contohnya adalah ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak ada virus corona atau Covid-19 di Indonesia pada Januari 2020.
Akibatnya, publik yang membaca berita tersebut langsung percaya dan mengabaikan antisipasi dini masuknya virus dari Wuhan, China tersebut pada Maret 2020. “Meskipun kita tidak bisa menyalahkan pemerintah kenapa gegabah mengeluarkan statement, tapi menurut saya, jurnaslime juga bisa ikut berperan dalam menyeleksi (crosscheck). Jangan dikutip begitu saja,” kata dia.
Terkait manipulasi opini publik, Wijayantomenyebut pendengung atau buzzer sebagai salah satu penyumbang kemunduran demokrasi. Opini dibuat sedemikian rupa dan disebarkan oleh pasukan siber (buzzer) untuk mempengaruhi publik. “Ini suatu upaya sistematis yang disengaja. Yang seharusnya tidak ada, dibikin ada,” jelasnya.
Berdasarkan riset LP3ES, Wijayanto mengatakan ada lima kasus penting sejak 2019 terkait manipulasi opini publik di mana peran buzzer sangat vital. Yakni Pilpres 2019, revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), new normal pandemi Covid-19, Omnibus Law dan kebijakan pilkada langsung di tengah pandemi. “Ada keterlibatan manipulasi opini publik oleh pasukan siber,” ungkap dia.
Khusus revisi UU KPK, terjadi ‘tsunami’ percakapan di media sosial Twitter secara mendadak dalam waktu yang singkat. Dalam seminggu saja, ada setengah juta percakapan terkait KPK. Adapun isi percakapan atau tagar yang paling banyak disebutkan ialah #TempoKacungKPK, #KPKCengeng, #KPKLebihBaik, #KPKKuatKorupsiTurun, #RevisiUUKPKforNKRI. “Dan yang paling banyak adalah #KPKSarangTaliban,” jelas Wijayanto.
Peran media, kata Wijayanto sangat besar untuk menyebarluaskan percakapan buzzer di medsos ini. Apa yang menjadi trending kerap diamplifikasi media, termasuk media arus utama. Dalam teori agenda setting, kata Wijayanto, media mungkin tidak selalu berhasil membuat publik untuk menyetujui sesuatu, tapi sekurang-sekurangnya media membuat publik memikirkan sesuatu yang diberitakan oleh media itu.
“Kaitannya dengan KPK sarang taliban, mungkin publik tidak semua setuju bahwa KPK itu sarang Taliban, tapi ketika itu diamplifikasi terus menerus oleh media mainstream, lama-lama publik mau enggak mau muncul dalam pikiran mereka,” jelas dia.
“Kita kenal dengan namanya teori propaganda. Kebohongan, kalau terus menerus didengar, lama-lama terdengar seperti kebenaran. Lama-lama publik jadi ragu, jangan-jangan KPK memang sarang Taliban. At list sarang radikalisme misalnya,” sambung dia.
Peran buzzer ini menurut Wijayanto sangat vital. Terbukti, berdasarkan survei Litbang Kompas, 49,9% publik setuju dengan revisi UU KPK. Sisanya, 39,9% mengatakan tidak setuju.
Sumber : alinea.id
by LP3ES | Apr 2, 2021 | Gender, Hukum dan HAM
Peneliti Hukum dan HAM Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Milda Istiqomah mengatakan peran perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia mulai bergeser.
Ia menuturkan, sebelum 2016, para perempuan di lingkungan gerakan teroris hanya bertugas pembawa pesan, perekrutan, mobilisasi, dan alat propaganda. “Namun, setelah 2016, mereka mulai lebih aktif,” kata Milda dalam diskusi pada Jumat, 2 April 2021.
Ia mengatakan pada periode 2016 sampai sekarang, teroris perempuan juga ikut bom bunuh diri, menyediakan senjata, dan merakit bom.
Milda menilai ada tiga alasan kenapa sekarang mereka lebih aktif. Pertama personal factors. Perempuan terlibat karena dijajah pemikirannya dengan pemahaman Islam radikal.
Alasan kedua adalah social-political concerns. “Karena adanya ketimpangan sosial, ketidakadilan, diskriminasi. Mereka mengalami itu,” ucap Milda.
Terakhir adalah karena faktor personal tragedy, di mana perempuan menjadi korban pemerkosaan atau pelecehan seksual lainnya. “Di mana hal itu melahirkan dendam dan melakukan aksi teror adalah cara mereka balas dendam,” ucap Milda.
Milda mengatakan jumlah tahanan dan narapidana perempuan yang terlibat dalam terorisme dalam kurun waktu 2000-2020 mencapai 39 orang. “Jadi dengan angka ini bisa menjelaskan alasan kenapa kemudian keterlibatan perempuan menjadi wake up call atau warning buat kita,” ucap dia.
Sumber : Tempo.co
