by LP3ES | Jan 27, 2022 | Demokrasi, Teknologi
Ekosistem Digital telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Cepat atau lambat Indonesia akan menuju era metaverse yang diyakini akan ikut mengubah pola relasi sosial ekonomi warga negara.
“Saat ini hampir 80% kehidupan manusia mulai tergantung pada teknologi digital. Sehingga penting bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang baik bagi ekosistem digital masa depan seperti metaverse” demikian ujar Adam Ardisasmita Ceo Arsanesia saat berbicara dalam webinar “Metaverse Peluang atau Ancaman Dalam Konteks Arah Masa Depan Bangsa” yang diselenggarakan oleh Scholarium LP3ES, Kamis (27/01/2022).
Adam menambahkan metaverse bukanlah hal yang sama sekali baru. Menurutnya, konsep metaverse telah lama hadir pada dunia game, bahkan pada tahun lalu hampir Rp 24 triliun dihasilkan dari transaksi yang dilakukan gamers Indonesia melalui pembelian karakter-karakter privilege dalam game.
“Buat para gamers ini metaverse bukan konsep yang baru, bagi kita yang sudah lama main game punya avatar make a living bukan sekadar main insight the digital world, is not something new,” kata Adam.
Senada dengan Adam, dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang Yan Mitha Dyaksana menjelaskan metaverse bukan sekadar game atau permainan yang sedang berkembang dalam dunia digital namun lebih dari itu dapat dimanfaatkan dalam segala sektor ekonomi dan bisnis termasuk sektor pendidikan.
“Memang ada kekhawatiran terkait privasi data pengguna dan dampaknya terhadap sektor informal namun hal ini menjadi tantangan ke depan,” ujar Yan Mitha Dyaksana.
Dalam kesempatan yang sama, staf ahli DPR RI Fajar Hasani mengatakan bahwa Metaverse menjadi tantangan sendiri bagi negara untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masa depan bangsa.
“Pemerintah mesti merespon dengan cepat era metaverse ini terutama dalam konteks kebijakan pemerataan akses teknologi dan perlindungan data pribadi,” jelas Fajar.
Ditemui sesaat setelah acara webinar, koordinator Sholarium LP3ES, Teddy Nugroho menjelaskan Indonesia dalam beberapa tahun kedepan akan mengalami bonus demografi yang didominasi oleh usia produktif yang berpengaruh terutama terhadap peluang lapangan pekerjaan.
“Dengan penetrasi pengguna internet yang semakin tinggi, usia produktif yang telah terbiasa dengan dunia digital memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan ekonomi kreatif melalui metaverse,” jelas Teddy Nugroho. ***
Sumber : indonews.id
by LP3ES | Nov 5, 2021 | Demokrasi, Politik
“If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it.” – Joseph Goebbels
Depok, LP3ES – Sama seperti di dunia nyata, dunia maya Indonesia diisi oleh keberagaman. Berbagai kelompok masyarakat kita ikut meramaikan dunia maya. Tiap pemuda yang mencari pamor, tiap pasien yang mencari donor, tiap penggemar K-POP yang mengikuti gerak-gerik idolanya, tiap artis dan orang yang mencari sensasi, tiap aktivis dan pejuang keadilan hingga tiap macam kriminal, semua ada di sana.
Negara demokrasi yang memasuki fase aqil baligh ini begitu aktif berpolitik di dunia maya. Setidaknya sejak pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2012 sampai protes #ReformasiDikorupsi terkini, gejolak politik ikut menggoncang media sosial. Berlaku sebaliknya, media sosial juga mampu menggerakkan proses politik nasional. Mudahnya menjangkau banyak orang di sosial media membentuk lanskap politik baru di Indonesia. Kala itu, pasangan Jokowi Ahok bisa berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta melalui giatnya kampanye sosial media. Dengan pengaruh sebesar ini, media sosial menjadi senjata mutakhir yang kerap dipakai untuk mengumpulkan pundi-pundi suara. Terbukti, belakangan, kursi DKI 1 harus Jokowi tinggalkan sebab ia berhasil mencapai posisi RI 1. Hingga saat ini, Jokowi berhasil menempati posisi RI 1 sebanyak dua kali dengan memanfaatkan keajaiban sosial media.
Tak hanya dalam proses politik formal, yang lebih sering menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi dari satu episentrum ke jutaan pengguna media sosial (one-to many) keajaiban ini bisa bekerja. Ketika suara para demonstran tak didengar di jalan, kalah oleh bisingnya lalu lalang kendaraan, media sosial menjadi pilihan rasional untuk menyalurkan aspirasi. Tak terhitung juga, begitu banyak kasus yang langsung diusut setelah gempar di dunia maya, termasuk ‘kasus besar’ penistaan agama oleh mantan gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam dan ‘kasus’ pasar Muammalah di Depok pada awal 2021. Media sosial bekerja sebaliknya, ia menampung jutaan suara penduduk digital dan membuatnya lebih nyaring. Sayangnya, belakangan ini, kekuatan many-to-one tersebut semakin melemah.
Mengapa demikian? Mari kita kembali ulas pemanfaatan senjata ini, sebab fenomena dua tahun terakhir merupakan episode lanjutan dari dua pertarungan kursi RI 1 sebelumnya. Memutar ulang ingatan kita, kedua kubu yang bertarung dalam pemilihan presiden saling serang melalui positive, negative, juga black campaign. Kuatnya pengaruh kedua kelompok melahirkan polarisasi stereotip media sosial: cebong, pendukung Joko Widodo1 dan kadrun yang mendukung Prabowo Subianto2 pada pemilihan presiden. Kedua belah pihak sama-sama menggunakan buzzer / pendengung untuk mengeraskan kampanye mereka. Media sosial di Indonesia, yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyaluran aspirasi dieksploitasi oleh kelompok kepentingan tertentu baik dari oposisi maupun pemerintah. Kebiasaan inilah yang membuat ramainya media sosial datang dari kelompok ‘tentara digital’, memanipulasi kebenaran dan mendistorsi diskursus kebijakan publik.
Hasilnya, setelah berhasil meraih kursi RI 1 kedua kalinya, pemerintahan Jokowi memberangus seluruh oposannya, lalu, menggunakan taktik perang yang sama, membentuk opini di media sosial atas kebijakan yang diterapkannya. Kekuatan ini sulit dibendung, apalagi ditandingi. Para pendengung yang direkrut melalui jaringan pertemanan pendukung pemerintah
1 Yang belakangan diasosiasikan dengan pendukung pemerintah.
2 Juga diasosiasikan dengan pendukung Anies Baswedan. Kelompok ini belakangan lebih kental diasosiasikan dengan kelompok ekstremis Islam dan kontra pemerintah.
merupakan pekerja, dengan kata lain tentara swasta yang dibayar untuk membentengi pemerintah. Uang sudah berbicara, sehingga, pasukan digital ini siap mengorbankan segalanya demi membentuk opini publik seakan-akan masyarakat mendukung penuh kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan, kritik pemerintah salah total, dan mereka yang tidak setuju merupakan kelompok anti-Pancasila.
Revisi UU KPK menguatkan KPK. COVID-19 tidak berbahaya, dukungan sektor pariwisata merupakan peluang emas, dan Anies Baswedan yang was-was menunjukkan kebodohannya sebagai seorang ‘gabener’. Indonesia siap menerima kehidupan normal baru. Otonomi khusus di Papua memajukan dan menyejahterakan rakyat Papua. Omnibus Law Cipta Kerja merupakan terobosan pemulihan ekonomi yang brilian. Para penyidik KPK yang tidak lolos TWK terlibat dengan Taliban, ISIS, HTI, atau apapun itu kelompok Islamis radikal yang buzzer sebutkan. Kira-kira, inilah opini yang berhasil kelompok pendengung tadi ciptakan. Berbeda dengan kelompok kepentingan tak terorganisasi dan tak dibayar yang menyuarakan sebaliknya, tagar mereka hanya bisa bertahan sekejap dibandingkan tentara digital pemerintah.
Semua ini tertangkap dengan begitu jernih melalui analisis media sosial, menggunakan Big Data. Merekam seluruh opini pengguna Twitter dan pemberitaan digital media nasional, penelitian LP3ES menemukan bahwa kelompok pendengung tersebut berhasil menciptakan opini publik alternatif. Khususnya di media sosial, percakapan mengenai kebijakan publik begitu ramai didominasi tentara digital. Jika kebohongan ini terus didengungkan, orang akan mempercayainya dan menjadikannya sebagai kebenaran, sesuai dengan kutipan pembuka dari Goebbels.
Ke depan, wacana kebijakan publik akan terus dimanipulasi. Lebih mudah untuk menciptakan kebenaran alternatif di dunia maya, bahwa masyarakat puas dengan kebijakan pemerintah dan kebijakan seolah-olah bekerja dengan baik, ketimbang mewujudkannya dalam dunia nyata. Dalam beberapa waktu ke depan, nampaknya menarik untuk melihat bagaimana isu-isu ini dimainkan: pemilihan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, kebijakan ekonomi hijau Indonesia, peraturan mengenai kasus kekerasan seksual (RUU PKS dan Permendikbud PKS), juga tak ketinggalan isu Anies Baswedan dan Formula-E DKI Jakarta. Tak sulit bagi para pendengung, yang di masa lalu menyoroti pelanggaran HAM Prabowo Subianto untuk menghapus dugaan pelanggaran HAM oleh Andika Perkasa. Tak sulit juga, bagi mereka, untuk membelokkan opini lainnya di dunia maya asalkan sesuai dengan narasi yang diinginkan pemerintah.
Hasil penelitian ini seharusnya membuat pemerintah berkaca diri dan kembali ke jalan yang benar, yakni berhenti memanipulasi opini publik. Seperti yang pemateri tekankan, sebagai lembaga swadaya, ada peran LP3ES untuk menggunakan hasil riset ini sebagai landasan bertindak: misalnya dengan mengampanyekan / membuat sosialisasi mengenai literasi digital. Jika kesadaran masyarakat akan isu-isu ini bisa ditingkatkan, pengaruh one-to-many yang didengungkan tentara digital tentu dapat diredam. Pertanyaannya, mampukah satu pihak saja melakukannya? Penduduk Indonesia tidak memiliki fondasi literasi dasar yang baik, bahkan masih belum teratasi sepenuhnya oleh puluhan tahun pembangunan nasional. Lembaga perlu melakukan maraton kampanye yang panjang dan intens, melawan arus deras opini tentara digital pemerintah. Mencabut duri buzzer dari tumpukan opini sosial media tidak akan semudah menemukannya.
Penulis : Hardy Salim, Mahasiswa Magang LP3ES , Universitas Indonesia
by LP3ES | Sep 30, 2021 | Demokrasi
Depok, LP3ES – Pada salah satu sesi friday course program magang LP3ES 2021, Erwan Halil berbagi pengetahuan dan pengalamannya saat terjun dan berurusan langsung dengan big data kepada para mahasiswa/i yang berasal dari berbagai kampus (Jumat, 17/09/21).
Big data sekali lagi menjadi topik yang tak bosan-bosan terus dibicarakan. Akan tetapi, Erwan mengetengahkan big data tidak dalam wadah perbincangan arus utama. Berbeda dengan perbincangan publik di media sosial yang mengangkat isu big data dalam bahasan mengenai, misalnya, bukit algoritma dan/atau artificial intelligence (AI), Erwan mencoba untuk memaparkan topik ini melalui kacamata yang lain, yang memandangnya secara lebih realistis: masalah dan manfaat dari big data yang riil atau telah ada wujudnya.
Big Data dan Jenis “Data” Lainnya
Merujuk kepada Joel Gurin (2015) [1], Erwan menjelaskan apa itu big data bersama juga dengan pengertian dari dua varian “data” yang lain yaitu open data dan government open data. Erwan menjelaskan bahwa big data merupakan jenis data yang sifatnya bervolume besar dan beragam secara format. Big data menyangkut pada data penting seperti analisa bisnis, keamanan, hingga kumpulan data saintifik yang sifatnya privat maupun terbuka.
Dalam hal ini, big data yang sifatnya terbuka digolongkan ke dalam open data. Akan tetapi, open data pada sisi yang lain juga dapat memiliki sifat volume yang kecil, tidak seperti big data yang hanya memuat data bervolume besar. Di dalam open data juga menyangkut jenis muatan yang sama seperti big data namun memiliki jenis yang lebih beragam seperti data media sosial dan lainnya. Dalam hal ini, government open data merupakan turunan dari big data dan open data yang sifatnya dapat terbuka maupun privat dan memiliki muatan utama seperti data sensus, data cuaca, hingga data kesehatan.
Persoalan Pelik : Premanisme Digital
Pada bahasan selanjutnya Erwan menjelaskan terdapat beberapa persoalan pelik yang berkaitan dengan big data dan persinggunannya kepada media sosial. Persoalan pertama yang ia kemukakan ialah menyangkut kepada pengelolaan big data oleh layanan media sosial. Pengelolaan big data yang dilakukan oleh layanan media sosial seperti Instagram, Facebook, hingga YouTube—Erwan sebut sebagai suatu yang sensitif karena dapat menciptakan polarisasi sosial. Ia menjelaskan bahwa algoritma big data yang dibentuk oleh layanan media sosial menyebabkan masyarakat sebagai pengguna menjadi melihat apa yang mereka inginkan saja, sesuai dengan apa yang terentridi dalam laman akun mereka masing-masing. Hal ini begitu rentan karena perbedaan pendapat dan ketegangan-ketegangan menjadi semakin terasa kuat di masyarakat. Setiap orang merasa bahwa ia merupakan yang paling baik dan benar, seusai dengan apa yang ia lihat di beranda media sosialnya.
Persoalan pelik kedua menurut Erwan adalah manipulasi opini publik. Big data yang terhimpun dari cuitan-cuitan orang di media sosial dapat dimanipulasi sedemikian rupa untuk membentuk opini publik tertentu. Dalam hal ini, Erwan mengatakan bahwa –premanisme digital terjadi.
Premanisme digital merupakan tindakan pembentukan opini publik oleh sekelompok pihak tertentu yang berkepentingan dan biasanya menyangkut kepada isu-isu politik. Erwan mengatakan bahwa alat dan wujud nyata dari premanisme digital ini ialah hadirnya buzzer–buzzer politik. Buzzer tersebut menggunakan banyak akun media sosial anonim dengan mencuitkan pendapat-pendapat tertentu agar suatu opini publik dapat terbentuk.
Erwan menjelaskan bahwa hadirnya buzzer–buzzer politik di media sosial sebenarnya dapat dimaklumi, karena tidak dapat dihindarkan. Ia menyebut bahwa kehadiran buzzer–buzzer politik tersebut tidak masalah selama mereka tidak menyentuh ranah untuk memengaruhi kebijakan publik.
“Kehadiran buzzer atau influencer (dalam kepentingan perlombaan politik—pen.) sebenarnya tidak apa-apa (karena sudah tidak dapat dihindarkan—pen.), asal jangan digunakan ke arah yang negatif, seperti memengaruhi kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” terang Erwan.
Mengambil Manfaat
Terlepas dari adanya persoalan pelik yang menyelimutinya, big data tetap dapat memberi manfaat. Hal itu Erwan berikan contohnya dari apa yang telah LP3ES lakukan selama ini. LP3ES telah banyak memanfaatkan big data sebagai bahan analisa untuk evaluasi dan rekomendasi kebijakan publik. LP3ES tidak memanfaatkan big data sebagai sebuah analisa algoritma, melainkan memanfaatkannya sebagai pemecah persoalan kebijakan publik dan masalah sosial. “Yang dilakukan LP3ES dalam menggunakan big data ialah menelaahnya bukan sebagai ini [menunjuk ke layar presentasi] (algoritma yang rumit—pen.), melainkan dalam konteks sosialnya,” sebut Erwan.
Salah satu program pemanfaatan big data oleh LP3ES yang Erwan jabarkan panjang lebar ialah survei pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap (2018). Dalam survei tersebut, big data opini publik dihimpun dengan menjaring data pemberitaan media online dengan memasukkan entri kata kunci “ganjil genap”. Hasilnya, 1.322 total ekspos pemberitaan tentang ganjil-genap didapatkan dengan skala waktu 1 Januari hingga 30 Desember 2018. Erwan mengungkapkan bahwa pengolahan data dengan jumlah dan skala waktu yang besar itu memakan waktu singkat namun sangat melelahkan. “Mengolah data dengan jumlah 1.322 memerlukan waktu yang panjang dan melelahkan selama 3 berturut-turut,” kata Erwan.
Hasil dari pengolahan big data untuk bahan evaluasi penerapan sistem ganjil-genap tersebut menunjukkan hasil bahwa publik cenderung menyambut positif kebijakan tersebut. Didapatkan bahwa sentimen pemberitaan menunjukkan 34,4% pandangan positif, 21,6% pandangan negatif, dan sisanya netral. Sedangkan, untuk sentimen perbincangan menunjukkan 27,4% pandangan positif, 10,1% pandangan negatif, dan sisanya netral.
Persoalan big data seharusnya dilihat dari sudut pandang yang realistis. Sudah seharusnya ada upaya yang relevan — yang memandang big data secara lebih realistis — dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatasi persoalan pelik sekaligus mengambil manfaat positif yang bisa didapat dari big data. Alih-alih menguliti big data secara muluk-muluk lewat diskusi bukit algoritma atau debat ke sana ke mari soal AI, Erwan Halil dan LP3ES justru memanfaatkan big data secara lebih pragmatis. Big data diolah sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Catatan
[1] Gurin, Joel, “Big Data and Open Data: How Open Will the Future Be?”, I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society, Vol. 10:3 (2015), hlm. 691—704.
Penulis : Rahman Cahaya Adiatma, Universitas Gadjah Mada (Mahasiswa Magang LP3ES)
by LP3ES | Aug 19, 2021 | Demokrasi, Politik
Menandai ulang tahun emas, LP3ES menyelenggarakan sarasehan kebangsaan (19/08/21) yang dihadiri oleh tokoh publik seperti Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Ekonom Senior Emil Salim, Didiek J Rachbini, Ismid Hadad, Fachry Ali, dan sejumlah tokoh publik lainnya. Sarasehan kebangsaan tokoh publik LP3ES membeberkan beberapa agenda penting dalam membangun keberadaban dan keadilan sosial bangsa Indonesia kedepan.
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tahun ini genap berusia 50 tahun. Lembaga yang berdiri 19 Agustus 1971 ini dikenal sebagai lembaga penelitian tertua dan berpengaruh di Indonesia. LP3ES terbentuk tepat 5 tahun setelah rezim orde lama tumbang dan rezim orde baru sedang memulai kekuasaan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, LP3ES bersama aktor masyarakat sipil lainnya secara serius memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial melalui berbagai aktifitas penelitian, penerbitan dan aktifitas akademis lainnya. Ketika reformasi lahir para aktor masyarakat sipil terjebak dalam situasi euforia demokrasi dan masuk dalam perangkap politik praktis, sebagian lagi berpindah kuadran menjadi aktor sektor negara.
Kolega LP3ES, Stephane Dovert dari Kedubes Perancis menyebutkan peneliti Indonesia pada tahun 1971 adalah orang-orang yang berani dan LP3ES telah membuktikan hal tersebut dalam beberapa dekade selalu hadir dalam isu-isu demokrasi dan keadilan sosial. Menurutnya LP3ES tidak bisa dipisahkan dari sejarah intelektual bangsa Indonesia
“LP3ES menjadi lembaga yang melindungi kebebasan Intelektual. LP3ES melindungi dan memelihara demokrasi melalui agenda kegiatannya. Semoga kedepan semakin banyak pemikiran LP3ES yang dipertimbangkan pengambil keputusan ” jelas Stephane Dovert
Penyeimbang Aktor Negara
Selama 50 tahun terakhir LP3ES telah membangun civil society di Indonesia. Sistem gagasan LP3ES lebih ditujukan pada perubahan kebijakan negara.
“LP3ES menekankan perhatian yang serius dan memberikan kesadaran kepada partai politik dan perguruan tinggi yang tidak lagi memiliki suara kritis padahal mereka adalah pilar demokrasi” ujar Fachry Ali, Pengamat Politik yang juga pernah berkiprah di LP3ES
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy dalam sarasehan kebangsaan LP3ES menyampaikan LP3ES telah menggoreskan tinta emas dalam perjalanan sejarah bangsa ini terutama dimasa awal kemerdekaan. Menurutnya saat ini perjalanan masyarakat sipil dan demokrasi di Indonesia perlu dikritisi. Muhadjir mendorong lembaga yang berisi cendekiawan seperti LP3ES untuk berbicara secara kritis.
“LP3ES memiliki otoritas untuk memberikan masukan secara kritis arah pembangunan bangsa ini. Kami merindukan kebangkitan intelektual LP3ES untuk menuju Indonesia yang lebih beradab” jelas Muhadjir Effendy yang juga pernah terlibat dalam kegiatan penelitian LP3ES.
Pada kesempatan yang sama, Ismid Hadad sebagai salah satu pendiri LP3ES menjelaskan saat ini di LP3ES telah lahir generasi baru yang tidak kalah kritisnya dengan generasi tahun 1970-an
“Regenerasi menjadi penting bagi LP3ES untuk terus menumbuhkan peran masyarakat sipil yang kritis dan berdaya sebagai penyeimbang aktor negara dan swasta sehingga demokrasi di Indonesia bisa berjalan lebih sehat dan adil” jelas Ismid Hadad
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Libanon, Abdullah Syarwani yang juga generasi pertama LP3ES menyampaikan generasi kedepan tidak cukup hanya mengedepankan intelektual namun juga memiliki watak dan kepribadian dasar yang baik dan sehat
“Belakangan ini kita melihat tidak sedikit pelaku korupsi adalah kalangan yang memiliki intelektual yang baik. LP3ES tidak hanya meletakkan dasar pemikiran namun juga membentuk watak dan kepribadian dasar yang penting dalam membangun demokrasi dan keberadaban masyarakat sipil” jelas Abdullah Syarwani.
Menyikapi pragmatisme politik yang terjadi dalam demokrasi Indonesia, Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menerangkan permasalahan besar yang tidak bisa dihindari dari kualitas demokrasi di Indonesia di antaranya politik di Indonesia masih berbiaya mahal. Masalah lain adalah sumber pendanaan masih bersumber pada kalangan tertentu yang berasal dari penguasaan sumber daya alam yang tidak adil.
“Kita sebenarnya membutuhkan penataan cara penguasaan sumber-sumber ekonomi dengan (cara) mencari (jalan) bagaimana pejabat, mantan pejabat, politisi dilarang duduk dalam bisnis-bisnis penguasaan sumber daya alam,” ujar Andrinof.
Menurut dia, penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan demokrasi, tidak bisa diselesaikan lewat pemetaan semata. Persoalan-persoalan demokrasi, termasuk demokrasi ekonomi, setelah memetakan inilah harus dicarikan jalan keluar yang konkret.
“Jalan keluar yang konkrit adalah sumbangan pemikiran penting untuk mengimbangi hambatan demokrasi sosial dan ekonomi” terang Andrinof Chaniago
Memperkuat Akar Rumput dan Kelembagaan Desa
Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia mengungkap fakta kesenjangan sosial masih menjadi masalah bangsa ini. Akses terhadap vaksin, siapa yang bisa bekerja dirumah dan keluar rumah menunjukkan ada masalah yang belum diatasi oleh demokrasi kita.
Pada era tahun 1970 an LP3ES menjadi suluh yang mencerahkan. LP3ES adalah tempat mendapatkan inspirasi yang membentuk cara berpikir. Saat ini LP3ES berhadapan dengan arus informasi yang besar. LP3ES perlu mencari nice market baru yang memiliki dampakjangka Panjang. Salah satu market baru tersebut adalah kelembagaan sosial dan ekonomi perdesaan.
“Masyarakat kita seperti di perdesaan masih perlu di perkuat. LP3ES perlu memperkuat kelembagaan ekonomi yang ada di desa” jelas Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia
Dalam testimoninya, Direktur INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan LP3ES menanamkan idealisme yang kuat dalam membela dimensi ketidakadilan dalam sosial ekonomi masyarakat. LP3ES memiliki kekuatan dalam melakukan konektifitas dan sistem pada akar rumput.
Kolega LP3ES di University of Melbourne, Vedi Hadiz menjelaskan karakteristik masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang memiliki pendidikan dan aspirasi untuk mobilitas sosial demikian halnya dengan kelas menengah adalah kelas menengah rentan miskin sehingga dalam kondisi krisis seperti pandemi, kelompok masyarakat ini menjadi kelompok rentan dalam pembangunan demokrasi
“Demokrasi di Indonesia tidak serta merta menghadirkan keadilan sosial. Meningkatnya kesenjangan sosial menjadi tantangan bagi LP3ES. Generasi peneliti penerus LP3ES harus berkontribusi untuk mengatasi masalah fundamental dalam demokrasi dan masyarakat kita ini” jelas Vedi Hadiz
Hal senada di sampaikan oleh Asfinawati, direktur YLBHI menurutnya dalam situasi bangsa saat ini, tumpuan untuk mencari pendekatan baru dalam penegakan hukum dan demokrasi ada pada LP3ES
Naning Mardiniah, konsultan ADB yang juga mantan peneliti LP3ES mengusulkan selain mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi di tingkat akar rumput termasuk pemimpin komunitas. LP3ES perlu memperkuat social protection dan safe guarding terhadap kelompok rentan dan orang-orang termarginalkan.
Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu isu penting yang muncul dalam sarasehan kebangsaan LP3ES. Adopsi teknologi informasi dan digitalisasi produk pengetahuan diharapkan bisa memperluas jangkauan gagasan pemikiran LP3ES. Kerjasama pemanfaatan Big Data dalam melakukan riset dan publikasi hasil penelitian perlu diperkuat sebagai kontribusi LP3ES dalam menyelesaikan masalah bangsa. Direktur LP3ES Fajar Nursahid menjelaskan selain sarasehan kebangsaan, serangkaian telah dilakukan dalam menyambut 50 tahun LP3ES. Kegiatan berupa penerbitan buku “Apa dan Siapa orang-orang LP3ES dan “Demokrasi tanpa Demos”, lomba resensi buku untuk mahasiswa, sekolah riset, sekolah demokrasi, bedah pemikiran Bung Hatta, serial podcast, webinar, dan peluncuran program magang mahasiswa 2021.
by LP3ES | Aug 12, 2021 | Demokrasi, Sekolah Demokrasi
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menggelar ‘Sekolah Demokrasi’ Angkatan Ke-3
Menurut Direktur Eksekutif LP3ES Fajar Nursahid, sekolah ini diselenggarakan untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap di rute yang tepat. “Forum Sekolah Demokrasi ini menjadi ikhtiar untuk membangun demokrasi dan menjaga demokrasi di rute yang tepat,” ujar Fajar Nursahid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/8).
Fajar mengatakan pandangannya saat memberi sambutan pada pembukaan Sekolah Demokrasi yang akan diselenggarakan dari 12-19 Agustus 2021. Bagi Fajar, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam keberlangsungan negara, oleh karena itu ia mendukung penyelenggaraan Sekolah Demokrasi yang kini telah mencapai angkatan yang ketiga. Sebanyak 41 orang peserta, berasal dari unsur yang beragam yaitu akademisi, mahasiswa, jurnalis, pengurus partai politik.
Kemudian tokoh masyarakat/agama, aktivis penyelenggara pemilu, hakim dan anggota legislatif, akan mengikuti Sekolah Demokrasi Angkatan III. Peserta yang terlibat dalam Sekolah Demokrasi berasal dari Aceh sampai Papua dan merupakan peserta terpilih dari 204 pendaftar.
Sekolah Demokrasi Angkatan III ini mencoba untuk mendorong terwujudnya generasi baru yang akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini juga menyampaikan sambutan dan harapan kepada para peserta Sekolah Demokrasi. “Lembaga ini memiliki pengalaman yang sangat mumpuni dalam ranah pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas demokrasi,” ucap Didik. Berlandaskan pada pengalaman tersebut, Didik melanjutkan, tidak mengherankan Sekolah Demokrasi bersifat eksklusif, dalam artian para peserta harus melalui proses seleksi yang ketat. Didik berharap agar para peserta Sekolah Demokrasi dapat menjawab tantangan-tantangan demokrasi yang kini sedang dihadapi oleh negara dalam masa pandemi COVID-19. Penutupan sekolah demokrasi akan diiringi oleh peluncuran buku yang berasal dari forum diskusi mingguan yang telah berlangsung sejak Oktober 2020 – Juni 2021 dan melibatkan 134 ilmuwan sosial politik dari seluruh dunia.
Sumber : jpnn.com
by LP3ES | May 13, 2021 | Demokrasi, Politik
Masalah pelembagaan partai politik penting dikemukakan dalam menyongsong kontestasi partai-partai politik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2024, selain keberadaannya di tengah isu-isu penting terkait dengan kinerja pemerintahan dan isu-isu aktual lainnya.
Dari sisi publik / pemilih, hasil survei LP3ES di 34 Kota di Indonesia memperlihatkan jika masyarakat kita mengikuti dengan cukup baik isu-isu sosial politik yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Publik mengikuti perkembangan isu-isu melalui pemberitaan yang dianggap paling menarik perhatian seperti Konflik partai demokrat, Vaksinasi dan Penanganan Covid-19, Korupsi Bansos, Asabri dll, Bom Bunuh Diri Makassar, Bencana Alam dan Banjir Bandang di NTT. Perhatian terhadap pemberitaan tentang Konflik Partai Demokrat bahkan menempati posisi teratas, mengalahkan isu Covid-19 yang telah berlangsung sepanjang tahun. Dalam konteks ini Pelembagaan Partai Politik menjadi semakin relevan untuk dibahas lebih dalam.
Regenerasi Kepemimpinan Partai Politik
Hal menarik dalam temuan survei ini, Mayoritas responden (69,9%) mendukung regenerasi kepemimpinan partai politik ke tokoh yang lebih muda. Hasil survei juga memperlihatkan jika publik kita semakin rasional dalam mengartikulasikan politisi merakyat, seperti Membela hak-hak rakyat di Parlemen (34,9%), Sering melakukan dialog (26,6%) dan Berkumpul bersama masyarakat (21,7%).
Figur Ketua Umum Partai Politik yang paling populer (5 terbesar) adalah Prabowo Subianto (27,6%), Megawati Soekarno Putri (23,3%), Agus Harimurti Yudhoyono (21,5%), Muhaimin Iskandar (6,8%) dan Airlangga Hartarto (6,1%).
Penilaian Kinerja Pemerintahan
Hasil survei ini memperlihatkan jika sebagaian besar masyarakat (63,1%) cenderung puas dengan kinerja Presiden Jokowi-Makruf Amin. Meskipun memberikan penilaian cenderung puas namun penilaian terhadap kinerja presiden dan wakil presiden hanya mencapai kisaran 6 dari skala 1-10.
Secara umum penilaian terhadap kinerja lembaga pemerintahan juga tidak jauh berbeda. Bahkan Kinerja lembaga Politik seperti Partai Politik (53,3%) dan kepanjangan tanggannya DPR (55,2%) / DPRD (59,5%) berada pada penilaian rendah atau kurang memuaskan dari masyarakat.
Kinerja Sektor pemerintahan yang mendapat penilaian terendah yaitu Peningkatan kehidupan Ekonomi (51,1%), Penindakan Pelanggar HAM (54%), Pemberantasan Korupsi (55,1%), Kebebasan Berpendapat (59,2%). Penilaian terhadap Kebebasan Berpendapat juga terkonfirmasi dengan persepsi terhadap ancaman kebebasan sipil, dimana 52,1% responden menyebutkan bahwa sekarang ini semakin takut untuk menyatakan pendapat, berekspresi, berkumpul dan berserikat.
Preferensi Politik Menuju 2024
Jika Pemilu dilaksanakan saat ini, partai politik paling banyak dipilih responden adalah PDIP (24%), Partai Demokrat (11,3%), Gerindra (9%), Golkar (7,4%), dan PKS (6%). Masih terdapat sepertiga pemilih belum terbuka dengan pilihannya
Loyalitas terhadap partai menjadi alasan utama memilih, disusul pilihan yang didasarkan pada visi-misi/program partai, pertimbangan partai memihak rakyat kecil, faktor Caleg yang diusung, pengaruh tokoh agama, dan faktor figur Ketua umum partai politik.
Dari sejumlah tokoh, lima diantaranya memuncaki hasil survei dari sisi “popularitas” dan “like-abilitas”. Kelimanya secara berurutan adalah: Prabowo Subianto, Sandiaga Salahudin Uno, Anies Rasyid Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ridwan Kamil
Prabowo Subianto masih memuncaki urutan pertama preferensi politik masyarakat sebagai Presiden, disusul Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ridwan Kamil.
Metodologi
Jumlah sampel 1.200 responden, terbagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih (penduduk usia dewasa) yang tercatat pada Pemilu 2019. Sampel ditentukan dengan acak bertingkat (Multistage random sampling). Margin of error: +/- 2,8% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%. Pengumpulan data dilakukan pada 8-15 April 2021,melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Survei ini memiliki keterbatasan karena mewakili pemilih Kota Besar secara nasional, sampel kurang dapat menggambarkan masing-masing kota
Erwan Halil, Peneliti LP3ES
