by LP3ES | Jun 18, 2020 | Demokrasi, Politik
Oleh: Fajar Nursahid, Direktur Eksekutif LP3ES
Dalam kajian online LP3ES tentang dinamika elektoral di tengah pandemi kemarin sore (16/6), Drone Emprit mengungkap temuan menarik dibalik naik-turun tingkat elektabilitas Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Ketiganya, memang kepala daerah yang menurut sejumlah survei paling moncer elektabilitasnya. Sebelumnya, minggu lalu Indikator Politik Indonesia merilis elektabilitas tiga kepala daerah ini di bulan Mei dibandingkan Februari lalu. Elektabilitas Anies turun, sementara Ganjar dan RK naik.
Menurut analisis big data Drone Emprit periode 9 Mei – 8 Juni terkait penanganan pandemi, hashtags terkait Anies dipenuhi serangan, bukan dukungan. Ini tidak terjadi pada Ganjar dan RK. Mengapa demikian?
Kita tahu, Anies memiliki beban politik elektoral warisan Pilkada DKI 2017: masyarakat yang terbelah. Sistem Pilgub DKI mensyaratkan pemenang mendulang suara lebih dari 50 persen sehingga pemilihan berlangsung dua putaran. Akibatnya, terjadi kontestasi politik yang runcing karena dua pasang calon (Anies-Sandi dan Ahok-Djarot) berhadapan secara “head to head.” Selain itu, Pilgub 2017 juga diwarnai gelombang protes yang tajam terhadap Ahok karena kasus “Al-Maidah”. Anies, adalah proxy dari kekuatan massa anti Ahok. Sebaliknya, massa pendukung Ahok, adalah juga sekaligus pembenci Anies.
Sikap oposisi biner ini berlangsung relatif konsisten, bahkan sekarang ini sentimennya meluas karena dalam banyak isu termasuk dalam penanganan Covid-19, Anies dicitrakan berhadapan dengan Presiden Jokowi. Sebutan “Gubernur Indonesia” oleh pendukung, lalu berbalas sebutan “Gabener” oleh lawan-lawan politiknya, mengkonfirmasi keterbelahan politik yang terjadi.
Situasi ini tidak terjadi dengan Gubernur Ganjar maupun RK yang memenangi Pilgub Jawa Tengah dan Jawa Barat pada tahun 2018. Ganjar, meski terpilih dari proses pemilihan “head to head” melawan Sudirman Said, rekonsiliasi masyarakat di Jawa Tengah cepat terjadi. RK, karena memenangi pemilihan atas empat pasangan calon, sama sekali tidak menghadapi pembelahan politik serius seperti dihadapi Anies.
Lalu, apakah serangan terhadap Anies di media sosial sebagaimana ditunjukkan Drone Emprit menjadi faktor penyebab turunnya elektabilitas? Diduga kuat, iya. Meskipun tak ada faktor tunggal yang mempengaruhi naik-turun elektabilitas, tetapi sentimen negatif media sosial memiliki pengaruh besar terhadap persepsi. Sementara kita tahu, pengukuran elektabilitas selalu didasarkan pada opini publik yang terbentuk, salah satunya karena persepsi.
Sumber : kompas.com
by LP3ES | May 18, 2020 | Ekonomi, Politik
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai belum memberikan andil signifikan terhadap upaya pemulihan ekonomi negara yang remuk dihantam pandemik virus corona baru atau Covid-19. Diskusi daring, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengungkap hal ini.
Dikutip Kanotor Berita Politik RMOL, Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Didik J. Rachbini menyampaikan, BUMN merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar. Namun peranannya tidak begitu nampak.
“BUMN ini satu resources, aset besar. Masa enggak ada peranannya,” ujar dosen ekonomi Universitas Indonesia ini dalam diskusi dating bertajuk “Mobilisasi Kekuatan Sumberdaya BUMN Dimasa Pandemi Covid-19”, Senin (18/5).
Dengan melihat kondisi ekonomi dunia dan juga domestik yang cukup terpuruk karena pandemik virus corona, LP3ES memberikan tujuh rekomendasi untuk BUMN.
Rekomendasi ini bersifat tekhnis dan ditujukan kepada PLN hingga Pertamina. Berikut ini 7 rekomendasi yang disampaikan LP3ES:
Pertama, PLN dalam masa Covid-19 bisa bekerjasama dengan perusahaan telekominikasi untuk membangun jaringan fiber ke seluruh Indonesia.
Kedua, langkah ini bisa diikuti oleh kereta api. Seluruh jalur kereta api jawa bisa dialiri fiber optik untuk pengembangan infrastruktur digital.
Ketiga, Telkomsel menjadi pimpinan pengembangan infrastruktur digital diseluruh Indonesia dengan bekerjasama dengan swasta.
Keempat, melarang BUMN memakai penyertaan modal negara (PMN) atau mengalihkan fungsinya untuk bantuan UMKM, kesehatan dan bantuan sosial apapun.
Kelima, melanjutkan kegiatan ekspor BUMN dan bisa menjadi pelopor ekspor perkebunan, tambang dan lain-lain.
Keenam, Pertamina harus mengembalikan dana publik yang membayar harga bensin sangat mahal dari seharusnya.
Ketujuh, menghidupkan peranan Bulog sebagai institusi penyedia logistik pangan. Diharapkan bisa diperluas dengan bekerjasama dengan retail swasta yang sudah berkembang, guna mengamankan stok pangan.
by LP3ES | Apr 1, 2020 | Politik
Presiden Jokowi telah mengumumkan untuk mengalokasikan 405 triliyun APBN untuk menanggulangi dampak corona. Namun, banyak pertanyaan muncul, mulai dari seberapa cepat bantuan itu bisa sampai ke publik yang membutuhkan hingga bagaimana anggaran sebesar itu dialokasikan. Pertanyaan terakhir ini relevan mengingat lebih dari separuh bantuan itu ternyata dialokasikan untuk dunia usaha, yang dapat dirinci menjadi program pemulihan ekonomi (150T) dan insentif perpajakan (70T). Hanya 110 T yang langsung ditujukan untuk publik dalam skema perlindungan sosial, dan, jauh lebih kecil lagi, yaitu hanya 75 T yang diperuntukkan untuk bantuan kesehatan.
by LP3ES | Sep 30, 2019 | Politik
Bertempat di Ruang Baleg DPR RI, pada hari Senin (30 September 2019), dilangsungkan launching dan diskusi buku berjudul Partai Advokasi: Menghapus Dominasi Uang dalam Politik, karya politisi senior PAN, Totok Daryanto. Acara ini terlaksana atas kerja sama antara penulis buku, Totok Daryanto, dengan LP3ES.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, seperti Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI), Bambang Soesatyo (Ketua DPR RI)), Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI), Didik J. Rachbini (ekonom dan Ketua Dewan Pengurus LP3ES), Mohammad Nasih (politisi PAN), dan lain-lain. Ulasan singkat tentang isi dan substansi buku disampaikan oleh Malik Ruslan (peneliti dan Redaktur Penerbit LP3ES).
Buku tersebut merupakan ekstraksi perenungan (kontemplasi) yang digali dari pengalaman panjang Totok Daryanto (profil singkat terlampir) sebagai wakil rakyat, yang kemudian dikonstruksi menjadi sebuah buku yang menarik dan penting dibaca.
Di dalam bukunya itu, Totok Daryanto menekankan bahwa fenomena politik berbiaya tinggi atau high cost politics seharusnya menjadi perhatian serius segenap elemen bangsa, terutama cendekiawan dan elite politik. Namun dalam kenyataannya, kajian terkait politik biaya tinggi pada umumnya tidak tuntas, kecuali sekadar menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi bahwa persoalan tersebut mengancam eksistensi demokrasi. Dan sangat sedikit yang berlanjut pada rumusan program aksi sebagai solusi, kata politisi senior PAN ini.
Setidaknya ada tiga hal yang menarik dicermati dari buku. Pertama, gagasan partai advokasi berisi tuntunan bagaimana seharusnya parpol menjalankan fungsi-fungsi politiknya secara masif dan berkualitas, yang bobot pengaruhnya terhadap dukungan rakyat melebihi pengaruh kekuatan uang. Dengan kata lain, partai advokasi merupakan gerakan pemberdayaan bagi parpol itu sendiri. Kedua, gagasan partai advokasi dalam operasionalisasinya merupakan gerakan politik yang bertumpu pada gerakan moral dan gerakan perubahan. Ketiga, penulis buku ini meyakini bahwa pendekatan “kekuatan uang”dapat dipatahkan dengan “pendekatan politik”.
Dapat dikatakan bahwa buku Partai Advokasi: Menghapus Dominasi Uang dalam Politik ini hadir pada momentum yang sangat tepat, tatkala jagat politik Tanah Air tengah dijejali perilaku politik yang salah dan menyimpang dari norma-norma yang seharusnya. Menurut Totok, politik adalah kemuliaan. Karena itu, ia harus segera dikembalikan ke fungsi utamanya, yakni alat untuk menyusun kekuasaan yang mengabdi bagi kepentingan rakyat. Dalam rangka itulah parpol harus mengubah dirinya menjadi partai advokasi.
Profil singkat Totok Daryanto:
Totok Daryanto adalah politisi senior yang dalam 20 tahun terakhir menjadi wakil rakyat (5 tahun di DPRD Provinsi dan 15 tahun di DPR RI). Ia mengawali karir sebagai editor buku dan jurnalis, dua profesi yang digelutinya selama satu dasawarsa. Tokoh aktivis mahasiswa di Yogyakarta di era gerakan 1977/1978 itu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN (2014-2019). Sepanjang karirnya di DPR sejak tahun 2004, dia selalu mendapat tugas dalam Panja dan Pansus yang menyusun dan membahas RUU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019.
by LP3ES | Aug 3, 2019 | Demokrasi, Politik
Jakarta – Indonesia masih berada pada transisi jalan di tempat yang berlarut-larut, bahkan di beberapa tempat mengalami kemunduran yang membuat kita masih jauh dari harapan demokrasi terkonsolidasi.
Demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi yang ciri-cirinya: 1) demokrasi bisa berjalan dan berproses dalam masa waktu yang lama; 2) ada penegakan hukum berjalan baik; 3) pengadilan yang independen; 4) pemilu yang adil dan kompetitif; 5) civil society yang kuat; 6). terpenuhinya hak-hak sipi, ekonomi, dan budaya warga negara.
Masalah Krusial
Masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan media dan kebebasan berkumpul, dan berserikat, serta masalah masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas.
Kita mengalami situasi krisis suara kritis kepada kekuasaan karena hampir semua elemen masyarakat sipil dari mulai LSM, kampus, media dan mahasiswa telah merapat dengan kekuasaan atau sekurang-kurangnya memilih untuk diam demi menghindari “stigma” berpihak kepada kelompok intoleran yang anti-Pancasila dan anti-demokrasi.
Sedikit-banyak ini disebabkan oleh polarisasi politik yang tajam yang membelah Indonesia menjadi dua kubu, yang membuat setiap suara mengkritik pemerintah segera dikelompokkan ke kubu anti-pemerintah. Padahal absennya suara kritis adalah kehilangan besar untuk demokrasi yang membutuhkan kekuatan yang sehat untuk mengontrol kekuasaan.
Kampus perlu mendapat catatan secara khusus karena baru kali ini sejak era Reformasi kampus begitu berlomba-lomba merapat kepada kekuasaan, terlihat dari maraknya praktik kooptasi ikatan alumni dengan orang-orang di lingkaran istana yang jadi ketuanya, pemberian gelar doctor honoris causa kepada elite politik yang tidak didasarkan kepada kontribusi nyatanya kepada masyarakat dan ilmu pengetahuan melainkan lebih karena pertimbangan politik, absennya gerakan mahasiswa yang membawa gagasan bernas dan berani bersuara kritis kepada kekuasaan, dan kekuasaan sangat besar yang dimiliki pemerintah untuk menentukan rektor terpilih melalui kementerian dikti.
Pengawasan atau surveilance atas aktivitas dosen baik di media sosial ataupun di dunia nyata merupakan gejala penghalang kebebasan akademik lainnya yang semakin melemahkan suara kritis dari kampus.
Lemahnya Parpol
Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini ada pada lemahnya partai politik. Bukti persoalan partai politik bermula dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. Tokoh masyarakat yang berkualitas, dosen, peneliti semakin sedikit yang terlibat di eksekutif maupun legislatif. Dua dekade setelah Reformasi, partai belum mulai menunjukkan ikhtiar yang serius dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik hanya dilakukan pada masa menjelang pemilu.
Di sisi lain, pemilu dalam sistem proporsional terbuka tidak memperkuat pelembagaan partai politik karena kader yang loyal terhadap partai bisa dikalahkan oleh kader pendatang baru yang memenangkan kompetisi karena mampu mempraktikkan politik uang dengan lebih masif. Akhirnya sistem politik nasional diisi oleh kader-kader instan.
Pemilu biaya tinggi karena masifnya praktik politik uang merupakan catatan lainnya. Ed Aspinall dan Ward Berenchot (2019) mencatat bahwa dari masa ke masa, pemilu di era Reformasi semakin mahal dari mulai level lokal sampai nasional dengan Pemilu 2019 sebagai pemilu termahal. Biaya pemilu yang tinggi ini berdampak pada maraknya praktik korupsi di berbagai level lembaga negara karena para calon terpilih baik di legislatif berkepentingan mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.
Media Sosial
Lemahnya internalisasi keadaban sipil (civic virtue) di antara warga negara sebagaimana tampak dalam perseteruan yang tajam, dangkal, dan kurang beradab antara netizen di media sosial merupakan catatan penting lainnya. Warga negara perlu belajar untuk berbeda pendapat atau pilihan politik sambil tetap berteman, bersahabat, dan bersaudara sebagai sesama anak bangsa.
Maraknya ujaran kebencian, intoleransi, dan diskriminasi terhadap minoritas agama dan suku merupakan gejala yang mengkhawatirkan. Perbedaan pilihan politik atau keyakinan tidak boleh menggerus modal sosial kita berupa rasa saling percaya, toleransi, saling tolong menolong, dan saling menghargai perbedaan.
Ancaman kebebasan media dan berekspresi seperti pemberangusan buku, pencekalan diskusi buku dan film, ancaman pidana untuk ilmuwan dari luar yang melakukan penelitian di Indonesia merupakan masalah lainnya. Penggunaan UU ITE untuk mempidanakan warga atau jurnalis merupakan ancaman lainnya untuk kebebasan berekspresi.
Kemunduran
Setelah 4 tahun pemerintahan berjalan, kritik dari pada analis dalam negeri maupun luar negeri mulai muncul. Ed Aspinal (2018), Tom Powel dan Eve Warburton (2018 dan 2019) menganalisis perkembangan demokrasi di Indonesia dan berargumen bahwa terjadi kemandekan dan bahkan kemunduran demokrasi di mana Presiden Jokowi mulai melakukan praktik non demokratis seperti membubarkan ormas tanpa proses hukum, meningkatnya intoleransi, semakin kuatnya polarisasi politik, masifnya kabar bohong dan pelanggaran hak asai manusia.
Perlu partisipasi semua pihak baik intelektual, aktivis CSO’s, jurnalis, dan partai politik untuk menyadari situasi kemandekan bahkan kemunduran demokrasi di Indonesia untuk bersama-sama berjuang menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Rendahnya dialog dan sinergi di antara berbagai elemen itu adalah masalah demokrasi kita hari ini.
Wijayanto Associate Director LP3ES (Center for Media and Democracy), dan Fajar Nursahid Direktur Eksekutif LP3ES
by LP3ES | Dec 9, 2015 | Politik
Jelang pemungutan suara 9 Desember 2015, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) melakukan survei tentang “Kualitas Persiapan Pemilukada 2015” di enam kota besar, yaitu Medan, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Manado dan Denpasar.
“Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui kesiapan menghadapi Pemilukada baik dari penyelenggara maupun dari pemilih,” ujar peneliti LP3ES, Erfan Maryono, di Kantor LP3ES, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (7/12).
Survei ini menggunakan metode telepolling dengan jumlah sample 600 responden yang dipilih secara acak melalui nomor teleponresidensial tahun 2015. Margin of Error survei ini 4 % pada tingkat kepercayaan 95%. Pengumpulan data berlangsung dari tanggal 1 sampai 3 Desember 2015.
“Temuan survei ini menunjukan bahwa ditengah merosotnya pandangan publik terhadap partai politik, kemauan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya masih sangat tinggi sekitar 86,8%. Sementara 9,5% belum menentukan sikap dan 3,7% tidak akan menggunakan hak pilik,” papar Erfan.
Menurut Erfan hal ini selaras dengan pengetahuan respoden bahwa pemungutan suara dalam Pilkada serentak 2015 berlangsung 9 Desember mendatang. Sebanyak 90,8% responden yang mengetahui pemungutan suara dalam Pilkada serentak pada 9 Desember, sementara sisanya tidak mengetahui hari pemungutan suara.
“Meskipun demikian, sebagian diantaranya belum terdaftar serta tidak mengetahui siapa pasangan calon yang hendak dipilih. Tetapi, kita bersyukur bahwa angka ini, bahkan lebih tinggi dari target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU sebesar 77,5%,” jelas dia.
Sementara, peneliti LP3ES yang lain Abdul Hamid mengungkapkan tingginya kemauan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya ini tidak diimbangi oleh kualitas kerja KPU dalam melakukan pendaftaran pemilih. Hal ini terlihat dari masih banyaknya (22.7%) pemilih yang belum terdaftar dalam DPT.
“Padahal pelaksanaan hari pemungutan suara sudah tinggal beberapa hari lagi. Bahkan, lebih separuh (58.8%) dari yang belum terdaftar ini tidak mengetahui bahwa mereka bisa menggunakan identitas kependudukan untuk memilih,” tutur Abdul.
Selain itu, kata dia pengetahuan para pemilih tentang siapa pasangan calon yang akan dipilihnya juga tidak menggembirakan. Hanya 47,8% mengenal semua paslon. Sementara 27,2% hanya mengenal sebagian paslon dan 25% pemilih tidak mengetahui sama sekali siapa calon pasangan yang akan dipilihnya.
“Kondisi persiapan Pilkada seperti ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan penyelenggaraan pemilukada tahun 2015 ini tidak berkualitas,” pungkas Abdul. Yustinus Paat/FER
Sumber: beritasatu.com
