by lp3es2022 | Dec 19, 2017 | Konflik, Sosial
Yayasan Masagena Center (YMC) bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengelar Pelatihan Riset bagi Pemuda dalam Menganalisis Sumber Konflik. Pelatihan ini dilaksanakan di Hotel MaxoneMakassar, Selasa–Kamis, 19–21 Desember 2017.
Direktur Eksekutif YMC, Samsang, menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan karena salah faktor penting yang menghambat demokrasi di Indonesia adalah adanya konflik.
Dalam kebanyakan kasus, ungkap Samsang, konflik melibatkan kaum muda, baik sebagai korban atau pun pelaku. Survei LP3ES pada bulan Juni 2017 di Jakarta, Makassar dan Papua, mengungkapkan, 13% organisasi pemuda di Jakarta berpartisipasi dalam konflik dengan kekerasan dalam dua tahun terakhir, dan 28% untuk Makassar dan 6% di Papua.
“Di antara jumlah tersebut, konflik berbasis pemuda mencetak nilai tertinggi diikuti konflik berbasis agama dan etnis, konflik berbasis politik lokal dan konflik berbasis kebijakan publik,” bebernya.
Dengan mempertimbangkan fakta tersebutlah, LP3ES beserta mitra jaringan
Masagena Center di Makassar dan Ilalang di Papua berkomitmen untuk mengurangi konflik pemuda dengan kekerasan untuk mencapai konsolidasi demokrasi pada tahun 2030.
Samsang melanjutkan, dengan dukungan dari UNDEF-FUND, LP3ES beserta lembaga mitranya akan mengorganisasi pemuda sebagai agen perubahan yang mendukung pengembangan demokrasi damai di Indonesia.
Agenda tersebut menargetkan kaum muda di tiga kota, yaitu Jakarta, Makassar, dan Jayapura, melalui program pencegahan konflik berbasis aplikasi.
Ada pun kegiatan ini diikuti 20 peserta dari berbagai lembaga, setiap lembaga mengutus 1 orang perwakilan, di antaranya PC IMM MAKTIM, Pemuda Katolik Sulsel, IPBIMAR, Garda Bangsa PKB, HMB Organda Bima, BEM KEMA Fakultas Psikologi UNM, Skala X Pemuda Pampang, BEM FH Unhas, BEM FS Unhas, BEM Fakultas Pertanian UMI, MPM Fakultas Psikologi UIT, DEMA Tarbiyah UIN, Johari Cabang MAKTIM, IPNU Sulsel, IPMIL, Komunitas Pemuda Pannampu, Scooter Celebes Sulsel, JOIN dan POSPERA.
Dalam kegiatan itu menghadirkan beberapa pemateri, di antaranya A. Ahmad Yani dengan materi “Pemuda dalam Benturan Konflik Sektarian Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dan Dr. A. M. Akhmar (Penelitian kualitatif YECWS: Paradigma dan mMetodologi) dan beberapa materi lainnya. (Baslam)
by lp3es2022 | Oct 5, 2017 | Ekonomi, Ketahanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, Jawa Timur menilai bantuan TNI untuk memonitor tanaman pertanian memberikan dampak yang cukup signifikan dan bagus, salah satunya juga membantu perbaikan saluran irigasi, yang membuat air bisa mengalir lebih lancar ke lahan pertanian.
“TNI dengan dinas pertanian sama-sama memonitor perkembangan tanaman pertanian, pertambahan areal dalam rangka swasembada pangan. Jadi, sekarang satu bahasa dan saling beri masukan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Semeru Singgih di Kediri, Kamis.
Menurut dia, adanya “MoU” antara Panglima TNI serta kementerian pertanian ternyata memberikan efek yang cukup positif. TNI juga dilibatkan bersama-sama membina petani dalam hal penerapan budi daya, termasuk di dalamnya pemantauan peredaran pupuk.
Semeru juga menambahkan, pemerintah juga sangat terbantu dengan berbagai program yang dilakukan bersama-sama tersebut, salah satunya adanya perbaikan saluran irigsi yang kotor. Dengan perbaikan itu, lahan pertanian petani juga bisa semakin baik.
“TNI juga belajar tentang tanah yang yang baik. Termasuk ada saluran irigasi yang kotor, dia adakan bersih-bersih, saluran di seluruh wilayah kota,” ujarnya.
Semeru mengatakan, produksi pertanian di Kota Kediri per hektare 6,5 ton per hektare. Luas lahan pertanian di kota ini mencapai 1.900 hektare. Produksi pertanian pada 2017, ditargetkan bisa mencapai 2.300 hektare.
“2017 ini kami target luas lahan pertanian hingga 2.300 hektare. Itu dari lahan petani yang sudah selesai tanam, yang irigasinya bagus dianjurkan untuk tanam lagi dan hingga kini kami terus pantau,” ujarnya.
Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Arm Joko Setiyo K mengatakan TNI memang mendukung secara penuh dalam program ketahanan pangan tersebut. TNI sinergi dengan dinas terkait dengan penanaman, luas tanaman, hingga serapan gabah ke bulog.
“Program ketahanan pangan lanjut terus dan ini semua rata di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. Ke lapangan juga sering, sekarang PPL (Penyuluh pertanian lapangan) cuma berapa, babinsa (Bintara pembina desa) saya di tiap desa ada,” ujar Dandim.
Dalam perayaan HUT Ke-72 TNI, ia mengatakan TNI akan terus bersemangat mendukung program pemerintah. Ia juga mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan yang telah diberikan oleh segenap masyarakat baik di Kota ataupun Kabupaten Kediri, serta instansi terkait, sehingga sesui dengan harapan TNI kuat bersama rakyat.
Ia juga menambahkan, untuk sinerigistas itu tidak hanya di bidang pertanian, tapi seluruh bidang yang menyangkut nasib dan perbaikan masyarakat. Ia berharap, TNI ke depan akan semakin dekat dengan rakyat dan kuat bersama rakyat.(*) Editor: Endang Sukarelawati
Sumber. antarajatim
by lp3es2022 | Sep 30, 2017 | Ketahanan Pangan
Mengantisipasi terjadinya kerentanan dan kerawanan pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). FSVA diharapkan jadi alat bantu penetapan kebijakan pangan.
Kepala BKP Agung Hendriadi menyatakan, untuk antisipasi persoalan rawan pangan dan gizi buruk harus didukung informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik. Sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat untuk daerah yang mengalami kerentanan pangan. Menurut Agung, FSVA sangat membantu karena sesuai dengan arah program pembangunan Presiden Joko Widodo yang pada tahun ke tiga ini akan difokuskan pada pemerataan.
”Sehingga FSVA dapat dijadikan pedoman untuk mencapai target sasaran,” ungkap Agung melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9) saat diskusi kelompok terfokus yang mengulas indikator dan metodologi peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dibuka di Bogor pada Jumat (29/9),
Agung menjelaskan, berdasarkan Global Food Security Index (GFSI), posisi ketahanan pangan Indonesia juga membaik pada 2017 ini menjadi peringkat 69 dibandingkan peringkat 71 pada 2016.
Beberapa instansi dan lembaga internasional telah memanfaatkan FSVA seperti Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan World Food Programme. Karen FSVA dipandang pentingnya, perlu dilakukan penyempurnaan dan penambahan indikator serta metode analisisnya.
FSVA memberikan gambaran daerah yang memerlukan prioritas penanganan. Peta ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah di kabupaten kota yang rentan terhadap kerawanan pangan. ”Agar dapat diambil keputusan dan intervensi yang tepat untuk penanganannya,” kata Agung.
FSVA yang dibuat pada 2015 oleh BKP bersama WFP ini mencakup 398 kabupaten di 32 provinsi. Dari 398 kabupaten yang dianalisis, terdapat 58 kabupaten (15 persen) rentan kerawanan pangan, 136 kabupaten (342 persen) dengan tingkat kerentanan sedang, dan 204 kabupaten (51persen) tergolong dalam kabupaten tahan pangan.
Penyempurnaan ini dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah dapat digambarkan secara lebih akurat serta mencerminkan kondisi dan fakta yang ada. Pertemuan di Bogor tersebut diharapkan dapat menghasilkan konsep indikator ketahanan dan kerentanan pangan di wilayah perkotaan yang pada FSVA Nasional selama ini belum diakomodasi.
Sumber Republika
by lp3es2022 | Jun 27, 2017 | Konflik
Yayasan Masagena Center (YMC), kerja sama Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengelar pelatihan riset bagi pemuda dalam menganalisis sumber konflik. Dilaksanakan di Hotel Maxone Jalan Pahlawan Makassar, dari Selasa-kamis 19-21 Desember 2017.
Salah satu pelaksana kegiatan tersebut Samsang (Direktur Eksekutif YMC) Menjelaskan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan karena salah faktor penting yang menghambat demokrasi di Indonesia adalah adanya
konflik. Dalam kebanyakan kasus, konflik melibatkan kaum muda baik sebagai korban ataupun pelaku. Menurut survei yang dilakukan oleh LP3ES pada bulan Juni 2017 di Jakarta, Makassar dan Papua, mengungkapkan bahwa 13% organisasi pemuda di Jakarta
berpartisipasi dalam konflik dengan kekerasan dalam dua tahun terakhir, dan 28% untuk Makassar dan 6% di Papua.
“Di antara jumlah tersebut, konflik berbasis pemuda mencetak
nilai tertinggi diikuti konflik berbasis agama dan etnis, konflik berbasis politik lokal dan konflik berbasis kebijakan publik. Dengan mempertimbangkan fakta tersebut, LP3ES beserta Mitra jaringan
Masagena Center di Makassar dan Ilalang di Papua berkomitmen untuk mengurangi konflik pemuda dengan kekerasan untuk mencapai konsolidasi demokrasi pada tahun 2030,” ungkap Samsang.
Samsang melanjutkan, dengan dukungan dari UNDEF-FUND, LP3ES beserta lembaga mitranya akan mengorganisir pemuda sebagai agen perubahan yang mendukung pengembangan demokrasi damai di Indonesia yang menargetkan kaum muda di tiga kota, yaitu Jakarta,
Makassar, dan Jayapura, melalui program pencegahan konflik berbasis aplikasi, ujarnya.
Sementara itu, A. Ahmad Yani dari Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) membawakan materi pada kegiatan ini, ia mengungkapkan, bahwa terjadinya konflik banyak penyebabnya anataranya etnis, kelompok yang biasa mempertahankan keegoannya dalam kelompok tersebut. Sehingga bisa memancing kelompok lainnya untuk konflik.
“Sesuai riset yang saya laksanakan, bahwa yang paling tinggi tinggi terjadinya konflik, pada tahun 1999 di zaman Soeharto. Bayangkan saat itu, Mahasiswa saja bicara politik kita ditangkap, tapi tahun 2000-2008 menurun,” kata Ahmad Yani sesuai tabel yang ia perlihatkan saat bawakan materi.
Adapun kegiatan ini diikuti 20 peserta dari berbagai lembaga, setiap lembaga 1 orang perwakilannya antaranya PC IMM MAKTIM, Pemuda Katolik Sulsel, IPBIMAR, Garda Bangsa PKB, HMB Organda Bima, BEM KEMA Fakultas Psikologi UNM, Skala X Pemuda Pampang, BEM FH Unhas, BEM FS Unhas, BEM Fakultas Pertanian UMI, MPM Fakultas Psikologi UIT, DEMA Tarbiyah UIN, Johari Cabang MAKTIM, IPNU Sulsel, IPMIL, Komunitas Pemuda Pannampu, Scooter Celebes Sulsel, JOIN dan POSPERA.
Dalam kegiatan itu menghadirkan beberapa pemateri antaranya A. Ahmad Yani (Pemuda dalam Benturan Konflik sektarian suku, agama, ras, dan antargolongan) dan DR. AM. Akhmar (Penelitian kualitatif YECWS: paradigma dan metodologi) dan beberapa materi lainnya.
Sumber. jurnalpost.com
