Dinas Pertanian-TNI Sinergi Monitor Pertanian Perkuat Ketahanan Pangan di Kediri

Dinas Pertanian-TNI Sinergi Monitor Pertanian Perkuat Ketahanan Pangan di Kediri

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, Jawa Timur menilai bantuan TNI untuk memonitor tanaman pertanian memberikan dampak yang cukup signifikan dan bagus, salah satunya juga membantu perbaikan saluran irigasi, yang membuat air bisa mengalir lebih lancar ke lahan pertanian.

“TNI dengan dinas pertanian sama-sama memonitor perkembangan tanaman pertanian, pertambahan areal dalam rangka swasembada pangan. Jadi, sekarang satu bahasa dan saling beri masukan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Semeru Singgih di Kediri, Kamis.

Menurut dia, adanya “MoU” antara Panglima TNI serta kementerian pertanian ternyata memberikan efek yang cukup positif. TNI juga dilibatkan bersama-sama membina petani dalam hal penerapan budi daya, termasuk di dalamnya pemantauan peredaran pupuk.

Semeru juga menambahkan, pemerintah juga sangat terbantu dengan berbagai program yang dilakukan bersama-sama tersebut, salah satunya adanya perbaikan saluran irigsi yang kotor. Dengan perbaikan itu, lahan pertanian petani juga bisa semakin baik.

“TNI juga belajar tentang tanah yang yang baik. Termasuk ada saluran irigasi yang kotor, dia adakan bersih-bersih, saluran di seluruh wilayah kota,” ujarnya.

Semeru mengatakan, produksi pertanian di Kota Kediri per hektare 6,5 ton per hektare. Luas lahan pertanian di kota ini mencapai 1.900 hektare. Produksi pertanian pada 2017, ditargetkan bisa mencapai 2.300 hektare.

“2017 ini kami target luas lahan pertanian hingga 2.300 hektare. Itu dari lahan petani yang sudah selesai tanam, yang irigasinya bagus dianjurkan untuk tanam lagi dan hingga kini kami terus pantau,” ujarnya.

Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Arm Joko Setiyo K mengatakan TNI memang mendukung secara penuh dalam program ketahanan pangan tersebut. TNI sinergi dengan dinas terkait dengan penanaman, luas tanaman, hingga serapan gabah ke bulog.

“Program ketahanan pangan lanjut terus dan ini semua rata di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. Ke lapangan juga sering, sekarang PPL (Penyuluh pertanian lapangan) cuma berapa, babinsa (Bintara pembina desa) saya di tiap desa ada,” ujar Dandim.

Dalam perayaan HUT Ke-72 TNI, ia mengatakan TNI akan terus bersemangat mendukung program pemerintah. Ia juga mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan yang telah diberikan oleh segenap masyarakat baik di Kota ataupun Kabupaten Kediri, serta instansi terkait, sehingga sesui dengan harapan TNI kuat bersama rakyat.

Ia juga menambahkan, untuk sinerigistas itu tidak hanya di bidang pertanian, tapi seluruh bidang yang menyangkut nasib dan perbaikan masyarakat. Ia berharap, TNI ke depan akan semakin dekat dengan rakyat dan kuat bersama rakyat.(*) Editor: Endang Sukarelawati

Sumber. antarajatim

Badan Ketahanan Pangan Susun Peta Kerentanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan Susun Peta Kerentanan Pangan

Mengantisipasi terjadinya kerentanan dan kerawanan pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). FSVA diharapkan jadi alat bantu penetapan kebijakan pangan.

Kepala BKP Agung Hendriadi menyatakan, untuk antisipasi persoalan rawan pangan dan gizi buruk harus didukung informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik. Sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat untuk daerah yang mengalami kerentanan pangan. Menurut Agung, FSVA sangat membantu karena sesuai dengan arah program pembangunan Presiden Joko Widodo yang pada tahun ke tiga ini akan difokuskan pada pemerataan.

”Sehingga FSVA dapat dijadikan pedoman untuk mencapai target sasaran,” ungkap Agung melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9) saat diskusi kelompok terfokus yang mengulas indikator dan metodologi peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dibuka di Bogor pada Jumat (29/9),

Agung menjelaskan, berdasarkan Global Food Security Index (GFSI), posisi ketahanan pangan Indonesia juga membaik pada 2017 ini menjadi peringkat 69 dibandingkan peringkat 71 pada 2016.

Beberapa instansi dan lembaga internasional telah memanfaatkan FSVA seperti Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan World Food Programme. Karen FSVA dipandang pentingnya, perlu dilakukan penyempurnaan dan penambahan indikator serta metode analisisnya.

FSVA memberikan gambaran daerah yang memerlukan prioritas penanganan. Peta ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah di kabupaten kota yang rentan terhadap kerawanan pangan. ”Agar dapat diambil keputusan dan intervensi yang tepat untuk penanganannya,” kata Agung.

FSVA yang dibuat pada 2015 oleh BKP bersama WFP ini mencakup 398 kabupaten di 32 provinsi. Dari 398 kabupaten yang dianalisis, terdapat 58 kabupaten (15 persen) rentan kerawanan pangan, 136 kabupaten (342 persen) dengan tingkat kerentanan sedang, dan 204 kabupaten (51persen) tergolong dalam kabupaten tahan pangan.

Penyempurnaan ini dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah dapat digambarkan secara lebih akurat serta mencerminkan kondisi dan fakta yang ada. Pertemuan di Bogor tersebut diharapkan dapat menghasilkan konsep indikator ketahanan dan kerentanan pangan di wilayah perkotaan yang pada FSVA Nasional selama ini belum diakomodasi.

Sumber Republika