Perjuangan Faisal Basri dalam menjaga ekonomi dan demokrasi Indonesia harus terus dilanjutkan. Hal ini menjadi upaya penting untuk mencegah Indonesia kembali mengalami krisis ekonomi di masa mendatang.
Pesan tersebut menjadi inti dari diskusi bertajuk “Melanjutkan Kritisisme Faisal Basri: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengawasi Kekuasaan” yang diselenggarakan oleh Forum Juara bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, Universitas Paramadina, LP3ES, INDEF, dan KITLV Leiden pada Minggu (15/9/2024).
Acara diskusi ini dibuka oleh Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro, Wijayanto, yang mewakili Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Suharnomo. Dalam sambutannya, Wijayanto menegaskan, budaya kritis yang diusung oleh Faisal Basri masih sangat relevan di tengah situasi politik dan ekonomi saat ini.
Dalam paparannya, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menyoroti, konsistensi Faisal Basri dalam memberikan kritik terhadap pengelolaan keuangan negara. Faisal, menurut Didik, selalu berusaha mencegah Indonesia dari risiko terperosok kembali ke dalam krisis ekonomi.
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti menyampaikan, pesan Faisal Basri kepada generasi muda agar tetap vokal dan berani menyuarakan kebenaran. Faisal Basri percaya bahwa kaum muda memiliki peran penting sebagai penerus bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia.
Peneliti Politik BRIN, Aisyah Putri Budiarti (Puput) mengungkapkan, Faisal Basri dikenal sebagai tokoh yang kritis terhadap masyarakat sipil yang terjebak dalam arus kekuasaan. “Sulit sekali menjaga konsistensi dalam menyampaikan kritik yang berbasis data, terutama di tengah situasi politik saat ini. Ini adalah tugas berat yang harus kita emban,” katanya.
Puput menekankan pentingnya karakter masyarakat sipil yang tidak mudah tergoda oleh kekuasaan dan uang, serta tetap teguh dalam bersuara. “Faisal Basri konsisten menolak masuk ke pemerintahan agar bisa tetap independen dan kritis hingga akhir hayatnya,” tambahnya.
Direktur Hukum, HAM, dan Gender LP3ES sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hadi Rahmat Purnama, memandang Faisal Basri sebagai salah satu tokoh yang memiliki warisan penting di bidang hukum. Sebagai salah satu pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW), Faisal secara konsisten berbicara tentang pentingnya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor ekonomi. “Faisal Basri adalah sosok yang independen dan tidak mudah dipengaruhi. Komitmennya dalam pemberantasan korupsi menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan transparan,” ujar Hadi.
Hadi juga menyebutkan bahwa Faisal Basri memiliki peran penting dalam Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pernah ditunjuk oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, sebagai anggota Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Faisal dan timnya berhasil mengungkap sejumlah kasus besar, termasuk kasus impor emas senilai Rp 189 triliun. Kontribusi Faisal dalam tim tersebut menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan Indonesia.
Peneliti Senior LP3ES, Malik Ruslan menyoroti, keinginan Faisal Basri untuk menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dalam sistem pemerintahan. Menurut Malik, pandangan Faisal mirip dengan pemikiran Mohammad Hatta, di mana demokrasi politik dan ekonomi harus saling melengkapi untuk menciptakan pemerintahan yang harmonis dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia
Di rilis juga : https://rm.id/baca-berita/nasional/235697/ekonom-perlunya-merawat-budaya-kritis-faisal-basri
