Demokrasi Kita Hari Ini

Demokrasi Kita Hari Ini

Jakarta – Indonesia masih berada pada transisi jalan di tempat yang berlarut-larut, bahkan di beberapa tempat mengalami kemunduran yang membuat kita masih jauh dari harapan demokrasi terkonsolidasi.

Demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi yang ciri-cirinya: 1) demokrasi bisa berjalan dan berproses dalam masa waktu yang lama; 2) ada penegakan hukum berjalan baik; 3) pengadilan yang independen; 4) pemilu yang adil dan kompetitif; 5) civil society yang kuat; 6). terpenuhinya hak-hak sipi, ekonomi, dan budaya warga negara.

Masalah Krusial

Masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan media dan kebebasan berkumpul, dan berserikat, serta masalah masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas.

Kita mengalami situasi krisis suara kritis kepada kekuasaan karena hampir semua elemen masyarakat sipil dari mulai LSM, kampus, media dan mahasiswa telah merapat dengan kekuasaan atau sekurang-kurangnya memilih untuk diam demi menghindari “stigma” berpihak kepada kelompok intoleran yang anti-Pancasila dan anti-demokrasi.

Sedikit-banyak ini disebabkan oleh polarisasi politik yang tajam yang membelah Indonesia menjadi dua kubu, yang membuat setiap suara mengkritik pemerintah segera dikelompokkan ke kubu anti-pemerintah. Padahal absennya suara kritis adalah kehilangan besar untuk demokrasi yang membutuhkan kekuatan yang sehat untuk mengontrol kekuasaan.

Kampus perlu mendapat catatan secara khusus karena baru kali ini sejak era Reformasi kampus begitu berlomba-lomba merapat kepada kekuasaan, terlihat dari maraknya praktik kooptasi ikatan alumni dengan orang-orang di lingkaran istana yang jadi ketuanya, pemberian gelar doctor honoris causa kepada elite politik yang tidak didasarkan kepada kontribusi nyatanya kepada masyarakat dan ilmu pengetahuan melainkan lebih karena pertimbangan politik, absennya gerakan mahasiswa yang membawa gagasan bernas dan berani bersuara kritis kepada kekuasaan, dan kekuasaan sangat besar yang dimiliki pemerintah untuk menentukan rektor terpilih melalui kementerian dikti.

Pengawasan atau surveilance atas aktivitas dosen baik di media sosial ataupun di dunia nyata merupakan gejala penghalang kebebasan akademik lainnya yang semakin melemahkan suara kritis dari kampus.

Lemahnya Parpol

Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini ada pada lemahnya partai politik. Bukti persoalan partai politik bermula dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. Tokoh masyarakat yang berkualitas, dosen, peneliti semakin sedikit yang terlibat di eksekutif maupun legislatif. Dua dekade setelah Reformasi, partai belum mulai menunjukkan ikhtiar yang serius dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik hanya dilakukan pada masa menjelang pemilu.

Di sisi lain, pemilu dalam sistem proporsional terbuka tidak memperkuat pelembagaan partai politik karena kader yang loyal terhadap partai bisa dikalahkan oleh kader pendatang baru yang memenangkan kompetisi karena mampu mempraktikkan politik uang dengan lebih masif. Akhirnya sistem politik nasional diisi oleh kader-kader instan.

Pemilu biaya tinggi karena masifnya praktik politik uang merupakan catatan lainnya. Ed Aspinall dan Ward Berenchot (2019) mencatat bahwa dari masa ke masa, pemilu di era Reformasi semakin mahal dari mulai level lokal sampai nasional dengan Pemilu 2019 sebagai pemilu termahal. Biaya pemilu yang tinggi ini berdampak pada maraknya praktik korupsi di berbagai level lembaga negara karena para calon terpilih baik di legislatif berkepentingan mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.

Media Sosial

Lemahnya internalisasi keadaban sipil (civic virtue) di antara warga negara sebagaimana tampak dalam perseteruan yang tajam, dangkal, dan kurang beradab antara netizen di media sosial merupakan catatan penting lainnya. Warga negara perlu belajar untuk berbeda pendapat atau pilihan politik sambil tetap berteman, bersahabat, dan bersaudara sebagai sesama anak bangsa.

Maraknya ujaran kebencian, intoleransi, dan diskriminasi terhadap minoritas agama dan suku merupakan gejala yang mengkhawatirkan. Perbedaan pilihan politik atau keyakinan tidak boleh menggerus modal sosial kita berupa rasa saling percaya, toleransi, saling tolong menolong, dan saling menghargai perbedaan.

Ancaman kebebasan media dan berekspresi seperti pemberangusan buku, pencekalan diskusi buku dan film, ancaman pidana untuk ilmuwan dari luar yang melakukan penelitian di Indonesia merupakan masalah lainnya. Penggunaan UU ITE untuk mempidanakan warga atau jurnalis merupakan ancaman lainnya untuk kebebasan berekspresi.

Kemunduran

Setelah 4 tahun pemerintahan berjalan, kritik dari pada analis dalam negeri maupun luar negeri mulai muncul. Ed Aspinal (2018), Tom Powel dan Eve Warburton (2018 dan 2019) menganalisis perkembangan demokrasi di Indonesia dan berargumen bahwa terjadi kemandekan dan bahkan kemunduran demokrasi di mana Presiden Jokowi mulai melakukan praktik non demokratis seperti membubarkan ormas tanpa proses hukum, meningkatnya intoleransi, semakin kuatnya polarisasi politik, masifnya kabar bohong dan pelanggaran hak asai manusia.

Perlu partisipasi semua pihak baik intelektual, aktivis CSO’s, jurnalis, dan partai politik untuk menyadari situasi kemandekan bahkan kemunduran demokrasi di Indonesia untuk bersama-sama berjuang menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Rendahnya dialog dan sinergi di antara berbagai elemen itu adalah masalah demokrasi kita hari ini.

Wijayanto Associate Director LP3ES (Center for Media and Democracy), dan Fajar Nursahid Direktur Eksekutif LP3ES

Penggunaan sosial media telah menjadi tren di para pemuda dan pemangku kepentingan di Indonesia,

Penggunaan sosial media telah menjadi tren di para pemuda dan pemangku kepentingan di Indonesia,

Sembilan hari lagi, tepatnya tanggal 17 April 2019, negeri ini akan menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) 2019, yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Inilah pemilu serentak pertama di Indonesia sepanjang sejarah. Pada tanggal tersebut, kita akan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sebuah perhelatan politik akbar yang tentu saja menguras energi yang luar biasa, menghabiskan dana yang sangat besar serta melibatkan beragam kepentingan.

Acara Seminar Politik Uang dalam Pemilu 2019 hari Senin 8 April 2019 ini diselenggarakan oleh LP3ES bekerjasama dengan INDEF, diinspirasi oleh terbitnya buku Democracy for Sale: elections, clientelism and the state in Indonesia karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot (Cornell University Press, 2019). Seminar ini dibuka dengan Sambutan oleh Ismid Hadad (Ketua Pengurus BINEKSOS: Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial) – sebuah lembaga independen yang membentuk LP3ES pada tahun 1971, menampilkan para pembicara:

  • Prof Edward Aspinall, Ph.D (Australia National University) – penulis buku Democracy for Sale: elections, clientelism and the state in Indonesia.
  • Ward Berenschot, Ph.D (KITLV Belanda) – penulis buku Democracy for Sale: elections, clientelism and the state in Indonesia.
  • Daniel Dhakidae, Ph.D – Pemimpin Redaksi Jurnal Prisma – LP3ES
  • Wijayanto, Ph.D – Pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Diponegoro, Semarang. Meraih gelar doktor dari Institute for Area Studies (IAS) Universitas Leiden, Belanda.

Seminar dipandu oleh Prof Dr Didik J. Rachbini (Ketua Dewan Pengurus LP3ES).

Sekadar menyebut beberapa kejadian: akhir Maret 2019, masyarakat dikagetkan oleh hasil OTT KPK yang menemukan empat ratus ribu amplop berisi uang total 8 milyar rupiah yang diduga milik salah satu politisi partai besar di Indonesia yang diniatkan untuk “serangan fajar”. Berita ini mendahului berita-berita sebelumnya di antaranya OTT KPK terhadap politisi muda yang juga ketua umum partai Islam yang diduga terlibat aksi suap dalam rangka jual-beli jabatan.

Dua Indonesianis (Edward Aspinall dan Ward Berenschot) me-release bukunya saat korupsi masih merupakan problem utama yang menghantui peradaban kita. Juga, mereka menunjukkan kepada kita bahwa politik uang, korupsi, ketimpangan ekonomi dan oligarkhi merupakan problem yang tak saling berkaitan, namun juga berkaitan erat.

Ed dan Ward menawarkan peta jalan bagi problem politik uang yang menghantui peradaban kita yang membutuhkan partisipasi tiga aktor: elit, masyarakat sipil dan lembaga pemilu. Dari sisi elit, kita membutuhkan generasi elit politik yang berani hadir dengan politik programatik. Artinya mereka berani bertarung memenangkan pemilu bukan dengan menawarkan uang atau imbalan, namun menawarkan program. Masyarakat sipil juga perlu kuat dalam mengorganisir diri agar menjadi kekuatan yang mampu mendorong bagi berakhirnya klientelisme dan menggantinya dengan politik gagasan. Dari segi desain pemilu, kita perlu mendesain sistem pemilu yang murah tanpa harus mengorbankan sisi keterwakilan dan akuntabilitas yang menjadi hal utama dalam demokrasi.

Seminar – merupakan kegiatan ilmiah dan salah satu bentuk pengembangan ilmu yang menjadi concern LP3ES – ini sangat penting dan relevan, karena politik uang adalah masalah yang ‘menghantui’ peradaban politik kita hari ini hingga waktu yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Semoga akan ada gagasan baru yang lahir dari kegiatan seminar ini.