PENDAHULUAN
Munculnya partai-partai politik baru menyusul dilengserkannya Soeharto pada Mei 1998 yang lalu telah menumbuhkan harapan masyarakat akan kehidupan politik yang lebih demokratis. Akhirnya, melalui pemilu yang relatif fair pada tahun 1999 serta terbentuknya susunan keanggotaan DPR-RI, harapan semacam itu tampak semakin kuat. Terbentuknya komunitas masyarakat politik baru yang merupakan hasil pemilu 1999 itu -- setidaknya memberikan indikasi bahwa Indonesia tengah mengalami proses demokratisas
Namun demikian, akhir-akhir ini masyarakat politik -- yang sebelumnya diharapkan melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tampak mengalami kesulitan untuk memenuhi amanat publik. Di samping agenda-agenda strategis yang belum dituntaskan amandemen konstitusi, rekonsiliasi nasional dan penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu tidak sedikit partai-partai politik hasil pemilu 1999 yang dilanda berbagai kemelut internal. Mulai dari keretakan kecil hingga munculnya gejala perpecahan dalam bentuk partai-partai politik tandingan, sebagaimana yang terjadi pada kasus PKB dan PPP, misalnya. Dalam kondisi semacam itu partai-partai politik tidak saja dihadapkan pada kesulitan yang cukup serius dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, tetapi juga sebagai akibatnya sulit diharapkan untuk meletakkan dasar-dasar perubahan politik ke arah demokrasi.
Kondisi semacam itu pada gilirannya memunculkan sejumlah pertanyaan, mampukah partai-partai politik menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat atau konstituennya? Jika masyarakat politik menyandang amanat reformasi menuju demokrasi, maka apakah kondisi partai politik dewasa ini cukup memberikan dasar yang kuat untuk menjalankan amanat tersebut? Dan yang lebih penting adalah: bagaimana kini masyarakat yang pada pemilu 1999 yang lalu cukup antusias untuk menggunakan hak pilihnya -- memandang partai-partai politik dewasa ini? Lalu, bagaimana halnya masa depan partai politik dihubungkan dengan masa dukungan masyarat.
Atas itu, CESDA-LP3ES melakukan survai pendapat umum dalam rangka mengukur tingkat persepsi publik terhadap sejumlah problem yang melanda partai-partai politik dewasa ini. Survai pendapat umum ini pada dasarnya juga ditujukan untuk memperoleh gambaran tentang positioning atas kinerja partai-partai politik, termasuk dalam rangka memberikan prediksi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi pada partai-partai politik.