| PSDAL | PSEM  | CESDA  | PENELITIANPT.PUSTAKAPERPUSTAKAAN |


Pengembangan Hubungan antar Lembaga (PHL)

 

Divisi Pengembangan Hubungan antar Lembaga (PHL) merupakan divisi baru di LP3ES, mulai berjalan sejak tahun 1998. Divisi ini mengemban tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan dan penguatan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga/organisasi seperti LSM, perguruan tinggi, pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat, kalangan media massa, dan sebagainya.

Melalui proyek-proyek yang ditangani, tugas tersebut diemban dan dikemas dalam bentuk workshop, pendidikan, dan dialog antar lembaga atau kelompok-kelompok strategis yang ada di wilayah proyek, pembentukan dan penguatan forum-forum komunikasi dan kerjasama antar lembaga, dan sebagainya. Secara umum, bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain dimaksudkan untuk pengembangan wawasan bagi peningkatan kinerja masing-masing lembaga, membangun hubungan dan kerjasama antar berbagai lembaga untuk kegiatan-kegiatan pengembangan partisipasi dan apresiasi tentang pentingnya proses transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam tahun 2000, Divisi PHL menangani lima proyek yang berorientasi pada kegiatan sebagaimana disampaikan di atas. Program-program tersebut berhasil menghubungkan LP3ES dengan berbagai stake holder dan counter part dari berbagai kalangan di daerah misalnya: LSM, pemerintah daerah, legislatif daerah, partai politik, organisasi massa, media massa, perguruan tinggi, pelaku bisnis, dan sebagainya. Tak kurang 800 (delapan ratus) lembaga/organisasi partisipan atau counter part yang terlibat dalam kelima proyek tersebut. Proyek Pendidikan dan Pengembangan Kerjasama DPRD, Pemerintah Daerah, Partai Politik, dan LSM yang memperoleh dukungan dari UNDP, misalnya, melibatkan 319 lembaga di 15 kabupaten/kota berasal dari DRPD, Pemda/Dinas Pemerintahan, partai politik, LSM, ormas, perguruan tinggi, pers, dan asosiasi profesi. Demikian juga dengan Proyek CAS World Bank, tak kurang dari 434 lembaga di 5 kota terlibat dalam kegiatan-kegiatan seminar, FGD dan roundtable discussion. Sementara itu, pihak-pihak yang menjadi sponsor atau yang men-support proyek-proyek divisi ini pada tahun 2000 antara lain: Kantor Meneg PU (Kimpraswil), Menpangan, UNDP, The Ford Foundation, dan The World Bank.

Dari pengalaman mengelola program-program tersebut, LP3ES setidaknya telah berhasil melakukan upaya-upaya mendiseminasikan gagasan tentang pentingnya peningkatan peran kontrol dalam proses transparansi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Disamping itu, juga telah dilakukan upaya-upaya pengorganisasian untuk pengembangan hubungan dan kerjasama antar kelompok-kelompok strategis di sejumlah daerah kabupaten/kota; serta merintis terbentuknya forum-forum komunikasi antar kelompok strategis di 15 kabupaten/kota.

Beberapa program yang telah berhasil dilakukan adalah sebagai berikut :

  1. Program “Konsultasi Publik dengan OMS dalam rangka Penyusunan CAS Bank Dunia 2001-2003”
  2. Program Pendidikan dan Pengembangan Kerjasama DPRD, Pemerintah Daerah, Partai Politik dan LSM
  3. Studi Penyusunan dan Kajian Kebijakan Pengembangan Kerjasama Kemitraan antara Pemerintah dan LSM
  4. Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil Menjalankan Pengawasan Pembangunan Melalui Pemantauan JPS (Program JARI JPS)
  5. Studi Evaluasi Operasi Pasar Khusus Beras (OPKB) Tahun 1999/2000