| PSDAL |  PSEM  |  PENELITIAN  | PHL | PT.PUSTAKA | PERPUSTAKAAN |


Centre for the Study of Democracy and Development (CESDA)

Sejak awal dasawarsa 1990-an, tepatnya 1992, LP3ES mendirikan CESDA (Center for the Study of  Democracy and Development  ), yang secara khusus melaksanakan program pengembangan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan CESDA  mencakup antara lain serangkaian survai pengumpulan pendapat umum, diskusi dan seminar yang berhubungan dengan isu-isu strategis demokratisasi dan perlindungan HAM, pemberdayaan kelembagaan demokrasi seperti pers dan polling media,   mendirikan perpustakaan yang berisikan buku-buku tentang demokrasi dan hak asasi manusia, dan lain-lain.

Dalam rangka mendorong proses transisi ke demokrasi, yang gejalanya sudah muncul sejak awal dasawarsa 90-an, dengan bantuan USAID dan OTI/USAID dalam suatu block grant programme sejak tahun 1996 LP3ES berperan menjadi pelaksana penyaluran bantuan untuk sekitar 35 NGO kecil/lokal yang bergerak dalam advokasi HAM dan demokrasi. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk mendukung berbagai kegiatan NGO lokal seperti pendidikan kewarganegaraan (civic education), advokasi dan kampanye hak-hak sipil dan politik, hak-hak kaum perempuan dan kesetaraan gender, lingkungan hidup, termasuk pendidikan pemilih (voter education) dan pemantauan pemilu. Menjelang Pemilu 1999, LP3ES bekerjasama dengan UNDP (United Nations Development Programme), telah menyalurkan bantuan untuk mendukung  37 NGO dalam melaksanakan pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu.

Program yang saat ini sedang dilakukan adalah  Program Studi dan Pengembangan Demokrasi.   Tujuan program ini adalah  meningkatkan efektivitas LP3ES dalam  memfasilitasi dan mendorong keberlanjutan demokratisasi di Indonesia. Serangkaian kegiatan yang terdiri dari survai pengumpulan pendapat umum, pendidikan kewarganegaraan; studi transisi ke demokrasi  dan pengembangan manajemen konflik, local grant-making dan penerbitan buku-buku tentang demokrasi, civil society dan persoalan good governance dilakukan untuk mendorong transisi politik ke arah terkonsolidasikannya demokrasi di Indonesia.

Guna mendukung tercapainya tujuan diatas, maka disusunlah beberapa kegiatan atau sub-program yaitu :

  1. Pendidikan dan Pengembangan Jaringan HAM 
  2. Studi Transisi Demokrasi dan Training Manajemen Konflik
  3. Program Dialog Masyarakat Dengan Anggota DPR Selama Masa Reses
  4. Survai Opini Publik (Public Opinion Survey)