|
Pelaksanaan pembangunan merupakan bagian integral dari pelaksanaan kehidupan demokrasi. Dalam bernegara, menjadi kewajiban pemerintahan yang demokratis untuk selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan pembangunan.
Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. RPJMN tersebut merupakan penjabaran atas visi dan misi Presiden terpilih dari pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2009.
Berkaitan dengan proses penyusunan RPJMN bidang Sumber Daya Air, dalam sambutannya pada saat membuka Regional Workshop wilayah Tengah di Yogyakarta (16/11/09), Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas, Dr. Donny Azdan menyampaikan bahwa diperlukan informasi yang komprehensif dari sumber informasi yang cukup mewakili pendapat masyarakat dan aparat pemerintah di daerah.
"Untuk itu pada kegiatan ini kami mohon agar masing-masing provinsi peserta dapat menyampaikan rencana program pengelolaan atau pengembangan sumber daya air 2010-2014 di wilayah masing-masing" ungkapnya.
Sebelum kegiatan Regional Workshop dilakukan, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Pengairan dan Irigasi, telah melakukan pengumpulan informasi melalui beberapa pendekatan yaitu melaksanakan survei dengan menyebarkan kuesioner di 15 provinsi dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) terhadap Stakeholder di 7 kota besar yaitu Jakarta, Pangkal Pinang, Surabaya, Banjarmasin, Mataram, Menado dan Ambon. Kegiatan workshop regional akan dilaksanakan di 3 (tiga) kota yaitu Makassar, Jogjakarta, dan Batam/Kep Riau.
Pengelolaan SUmber Daya Air
Krisis sumber daya air pada masa mendatang diperkirakan akan menjadi salah satu ancaman kehidupan manusia, disamping krisis pangan dan krisis energi. Sumber daya air menjadi salah satu bidang yang strategis terkait dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan sarana fundamental dalam memenuhi program ketahanan pangan nasional.
Berbicara dihadapan peserta Regional Workshop wilayah Barat di Batam (04/12/09) Prof. Dr. Muchtar Ahmad, Universitas Riau, menyampaikan beberapa program yang bisa dijadikan prioritas pengelolaan sumber daya air nasional, diantaranya adalah Pendayagunaan sumberdaya air berwawasan lingkungan, Sosial-ekonomi sumber daya air, Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat lingkungan sumberdaya air, Pelembagaan partisipasi masyarakat dan modal sosial serta Penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya air.
Dalam kesempatan yang sama Prof. Dr. Helmi, Universitas Andalas Padang, menambahkan pentingnya untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan peraturan terkait pengelolaan sumberdaya air, lahan dan hutan.
"Perlu dilakukan reorganisasi dan memperkuat kewenangan lembaga koordinasi pada berbagai tingkatan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pengelolaan dan pengembangan sumberdaya air" ungkapnya. |