Pelaksanaan pembangunan dalam suatu negara menjadi kewajiban yang dilakukan oleh suatu pemerintahan. Begitu juga yang terjadi di Indonesia, pelaksanaan pembangunan menjadi keniscayaan yang diperlukan oleh semua unsur masyarakat.

Dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025, disebutkan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sesuai tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Rangkaian kegiatan pembangunan yang berlangsung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dalam pembangunan sektor Sumber Daya Air secara nasional, juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air.

Berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air, dalam UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air , pasal 82 s/d 86, telah mengatur tentang partisipasi masyarakat yang meliputi Hak, Kewajiban, dan Peran masyarakat. Masyarakat mempunyai kesempatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air. Adanya regulasi tersbut merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi masyarakat untuk dapat berperan atau berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air.

Dalam rangka mengujicoba regulasi tersebut, LP3ES dan Perkumpulan TELAPAK, bekerjasama dengan World Bank melakukan kegiatan untuk memfasilitasi terjadinya penguatan partisipasi CSO dan pengguna air dalam pengelolaan sungai. Tulisan singkat inimerupakan bahan awal untuk didiskusikan dalam pembuatan policy paper ( naskah kebijakan ), yang akan disiapkan oleh tim pelaksana dalam sisa kegiatan ke depan. Naskah kebiajakan nantinya akan dijadikan bahan masukan ke pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan Pengutan CSO dan Pengguna Air dalam Pegelolaan Sungai.(Download Artikel)